Pupuk Indonesia Harus Penuhi 100 Persen Kebutuhan Nasional

Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga. Foto: Eko/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero), agar bisa meningkatkan kinerja produksi sehingga bisa memenuhi kebutuhan pupuk nasional secara menyeluruh. Dia mengungkapkan, dari tahun ke tahun selalu ada masalah klasik soal disparitas antara kebutuhan pupuk subsidi dan alokasi untuk pupuk subsisdi. 

Diketahui, kebutuhan nasional untuk subsidi pupuk sebanyak 24 juta ton, sementara yang bisa dialokasikan untuk pupuk Indonesia hanya 9 juta ton atau hanya 37 persen. Sementara 63 persen lagi rakyat bergerilya sendiri untuk memenuhi kebutuhan pupuknya. 

“Nah ini yang saya katakan kepada Pupuk Indonesia supaya dalam waktu ke depan dia harus bisa memenuhi 100 persen kebutuhan nasional untuk pupuk subsidi, caranya harus meningkatkan kinerja dari Pupuk Indonesia,” papar Lamhot saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, baru-baru ini. 

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh jajaran PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwidjaja, Lamhot mengungkapkan, sekarang ini banyak pabrik pupuk yang sudah tua. Maka dari itu, politisi Fraksi Partai Golkar ini mengusulkan agar pabrik tersebut direvitalisasi, supaya kapasitas produksinya bisa naik. Terlebih lagi harga gas khusus untuk industri pupuk sudah dibatasi 6 dolar. 

“Harusnya bisa dong menaikan kapasitas produksinya, dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional. Nah ini yang saya lihat semenjak Perpres Nomor 40 Tahun 2016 keluar, dengan harga gas 6 dollar AS, toh tidak ada perubahan. Kenapa tidak naik, karena pabriknya sudah tua,” ujar Lamhot.

Dia menjelaskan, saat ini PT Pupuk Indonesia hanya mampu memproduksi 15 juta ton pupuk, 9 juta ton untuk subsidi, sekitar 6 juta untuk komersial. Yang komersial juga harus dialokasikan, karena sektor perkebunan juga butuh pupuk. 

“Artinya 9 juta subsidi, sekitar 6 juta non subsidi. Kenapa enggak dinaikkan kapasitas produksinya sesuai dengan jumlah RDKK 24 juta. Dari 9 juta berarti masih ada 15 juta lagi disparitas, yang harus dipenuhi oleh pupuk indonesia,” jelas Lamhot.  eko/es

 "Dalam waktu kedepan dia harus bisa memenuhi 100 persen kebutuhan nasional untuk pupuk subsidi, caranya harus meningkatkan kinerja dari Pupuk Indonesia."

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)