Puan Maharani: Perbaiki Tata Kelola Komoditas Pangan untuk Atasi Harga yang Terus Naik

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah melakukan intervensi terhadap harga komoditas pangan yang terus naik sejak jelang Hari Raya Iduladha. Harga komoditas pangan yang belum stabil cukup memberatkan masyarakat. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) terbaru, harga cabai rawit merah di pasar tradisional di Indonesia mencapai Rp102 ribu/kg. 

Bahkan di Jakarta, harga cabai rawit merah hari ini menembus Rp160 ribu/kg. “Kami mendorong Pemerintah untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok. Tata kelola komoditas pangan harus diperbaiki untuk mengatasi hargaharga yang terus meroket, khususnya harga cabai dan bawang merah,” ungkap Puan dalam keterangan persnya, Selasa (12/7). Harga bawang merah juga masih mengalami kenaikan menjadi Rp80 ribu/kg dari sebelumnya Rp40 ribu/kg. 

Puan mengatakan harus ada upaya konkret dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan usai Iduladha. “Harga cabai, bawang merah, daging ayam sudah sebulan lebih naik terus. Dalam beberapa kesempatan ketika saya mengunjungi pasar-pasar tradisional di sejumlah daerah, pedagang dan pembeli mengeluhkan harga-harga yang masih tinggi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Harga cabai yang terus naik pun salah satunya disebabkan karena suplai dari daerah produksi berkurang. DPR meminta pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan sistem supply and demand bahan pangan pokok. “Dalam mengatasi persoalan ini, dibutuhkan juga koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait sistem logistik bahan pangan,” sebut politisi PDIPerjuangan itu. •rnm/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)