PTPN Belum Mampu Stabilkan Kebutuhan Minyak Goreng

Tim Kunspek Komisi VI DPR RI meninjau PTPN 5 di Pekanbaru, Riau. Foto: Runi/nvl

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang menguasai 600 ribu ton produksi minyak goreng, dengan hanya satu pabrik produksi yang berada di Sumatera Utara, tidak cukup mampu menjadi stabilisator untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng. Herman menilai, dari penguasaan lahan, produksi Crude Palm Oil (CPO) dan hasil minyak goreng tidak cukup untuk mengatasi situasi harga minyak goreng yang meroket saat ini. Penguasaan minyak goreng jauh lebih besar dikuasai swasta. 

“Mohon maaf saya tidak mendiskreditkan swasta, akan tetapi ini merupakan persoalan hajat hidup orang banyak, yang dimana semua kebijakan yang di kembalikan lagi ke negara. Dengan demikian kalaupun ada penugasan harus dikaji terlebih dahulu, jangan sampai menjadi beban,” kata Herman usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Direktur SDM Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) , di Pekanbaru, Riau, Kamis (27/1). 

Menurut politisi Partai Demokrat itu, jika penugasan dari negara dipaksakan kepada perusahaan BUMN, nantinya akan menjadi beban dan tanggung jawab besar.

Jika korporasi menjadi rugi, tidak akan ada dividen. Selebihnya jika utang semakin berat, imbasnya terhadap pengurangan tenaga kerja, kemudian akan mengurangi kemampuan BUMN untuk menyerap tenaga kerja. Untuk itu, ke depannya jika ada penugasan diharapkan adanya kompensasi yang sesuai dengan besaran penugasan tersebut,” usul Herman.

Herman meminta jika ada lagi penugasan kepada perusahaan BUMN yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, pemerintah harus bisa mengukur kemampuan perusahaan, agar tidak membebani seluruh pihak. 

“PTPN sebagai pelaksana yang ditugaskan negara untuk menguasai sektor hajat hidup orang banyak harus terus dibesarkan, agar mampu menyeimbangkan situasi tekanan harga akibat persaingan pasar. PPTN harus bisa menguasai 50 persen pasar minyak goreng,” saran legislator dapil Jawa Barat VIII itu. 

“Agar suatu saat komoditas ini menjadi langka di dunia internasional dan kita bisa melakukan stabilisasi harga untuk masyarakat yang lebih terjangkau. Tentu dengan memperluas pangsa pasar dan produksi akan menjadikan pondasi yang kuat bagi negara untuk memakmurkan rakyat, karena akan ada pendapatan lebih besar,” tutup Herman. •rni/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)