PT PI Belum Mampu Penuhi Kebutuhan Pupuk Nasional

 
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto : Husen/Man

PT Pupuk Indonesia (PT PI) ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Ada sekitar 9 juta ton kebutuhan pupuk nasional yang belum mampu diproduksi oleh Pupuk Indonesia, baik pupuk subsidi maupun pupuk non-subsidi.

Hal ini mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI menggelar pertemuan dengan PT PI di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (28/1). Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengungkapkan, kapasitas produksi PT PI masih terbatas. Rencananya, PT PI akan membangun pabrik baru di beberapa daerah untuk meningkatkan produksinya.

“Kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia masih di bawah kebutuhan pupuk nasional. Kita perlu tahu langkah apa yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional, baik subsidi maupun non-subsidi. Kalau mau bangun pabrik baru, agar direncanakan dan diputuskan di Komisi VI. Saat ini, jarak antara produksi dan kebutuhan pupuk nasional sekitar 9 juta ton. Ini harus dipecahkan,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.

Dikatakannya, masalah pupuk merupakan masalah lintas sektoral. Untuk itu, semua pihak perlu duduk bersama menyelesaikan isu pupuk. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel beberapa waktu yang lalu sudah menyerukan agar semua Komisi di DPR RI yang terkait pupuk bisa duduk bersama mencari solusi. Semua komisi di DPR RI yang terlibat masalah pupuk bisa mengawal masalah ini agar segera teratasi.

Pada bagian lain, Martin menambahkan soal kartu tani yang ternyata tidak semua petani memilikinya. Ini tentu menyulitkan para petani mengakses bantuan pemerintah termasuk pupuk subsidi. Kartu tani, sejak awal diterbitkan masih bermasalah, lantaran infrastrukturnya belum tersedia dengan baik. “Edukasi ke petani juga masih kurang, sehingga petani cenderung tak mau gunakan kartu tani. Padahal, kartu tani sangat penting untuk data petani,” tandas Martin.

Dengan kartu tani, sambungnya, PT PI juga mudah mendistribusikan pupuk subsidi kepada para petani yang membutuhkan. Selama ini distribusi pupuk ke para petani masih manual. Kartu tani akan memperjelas data jumlah petani di Indonesia. Ini berpengaruh juga pada perusahaan BUMN bidang pertanian dalam meningkatkan kapasitas produksinya.  mh/er

Kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia masih di bawah kebutuhan pupuk nasional. Kita perlu tahu langkah apa yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional, baik subsidi maupun non-subsidi. Kalau mau bangun pabrik baru, agar direncanakan dan diputuskan di Komisi VI. 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)