Program Pemulihan Ekonomi OJK dan BI Harus Berkolaborasi dengan Pemda

 
Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah. Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah meminta agar program strategis  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang didukung oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) dilaksanakan secara tepat sasaran sebagai upaya pemulihan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk itu, ia meminta OJK, BI, dan Himbara menjalin komunikasi yang intensif dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar program tersebut bisa berjalan dengan baik. 

“Kemudian saya meminta kepada masing-masing pihak agar bekerja secara profesional di semua lini, mengingat di Mandalika pada tahun 2022 akan digelar sejumlah event tingkat nasional dan internasional. Tentu ini perlu mendapat perhatian khusus terutama para UMKM kita agar bisa mendapatkan suntikan dana,” ujar Wartiah saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI memantau realisasi program strategis BI dan OJK di Mataram, NTB, Jumat (3/12). 

Menurut legislator dapil NTB III ini, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTB ini terus meningkat, walaupun masyarakat masih mengeluh soal penjaminan mendapatkan program KUR. “Mungkin ke depan kita perlu memiliki ruang khusus yang memungkinkan mendapatkan kemudahan bagi para UMKM yang masih terkendala dalam syarat penjaminan. Saya yakin, seperti yang dilaporkan, OJK, BI dan Himbara memiliki perhatian yang luar biasa kepada UMKM kita,” imbuh politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mengatakan, dari hasil pemantauan terkait realisasi program strategis untuk pemulihan ekonomi di NTB cukup baik, ada optimisme pertumbuhan khususnya di bidang sektor jasa keuangan. Artinya, walaupun terjadi pandemi sempat ada tren penurunan pertumbuhan ekonomi, namun tidak terlalu signifikan. Bahkan di antara mereka ada yang cukup eksis mempertahankan pertumbuhan. 

“Dari segi konsepsional, saya kira langkah-langkah yang sudah disepakati oleh BI, OJK dan DPR sudah bagus, hanya tinggal sejauh mana aplikasi dari rencana itu di lapangan. Jangan hanya di atas kertas itu baik, tapi dalam tataran operasional tidak bisa diwujudkan. Itu yang menjadi perhatian besar kami,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.  jk/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)