Presiden Larang Ekspor Migor dan CPO, Gus Muhaimin: Pengusaha Harus Tunduk

 
Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar saat memberi sambutan dalam kegiatan ‘Silaturahmi Insan Media bersama Gus Muhaimin’. Foto: Munchen/nvl

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng (CPO) mulai Kamis, 28 April 2022 mendatang. Gus Muhaimin pun berharap agar para pengusaha tunduk pada larangan tersebut. 

“Larangan ekspor ini menunjukkan negara punya teori dan jalan keluar ekonomi, sehingga pengusaha harus tunduk dan tidak main-main,” tegas Gus Muhaimin saat ditemui usai menghadiri kegiatan ‘Silaturahmi Insan Media bersama Gus Muhaimin’ di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4). 

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, larangan ekspor minyak goreng beserta CPO ini memiliki risiko intervensi pasar. Namun lebih lanjut, pengusaha harus meningkatkan kepentingan dalam negeri sebagaimana keinginan Pemerintah Indonesia. 

“Tapi pemerintah tahu, pengusaha CPO sudah banyak untungnya. Itu harus fair dong. Pengusaha sudah terlalu banyak tanah yang dipakai jadi sawit, untungnya sudah berlipat-lipat, masa mikirin negara aja nggak mau,” seloroh legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII tersebut. 

Di akhir, Gus Muhaimin mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk mendukung kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO, yang sebelumnya sudah resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi dan mulai berlaku Kamis mendatang. “Ayolah kita bangun negara ini dengan membatasi impor. Membatasi impor juga tidak membatasi, ya sudah larangan impor. Ini harus didukung,” tutup Gus Muhaimin. •we/sf

Negara punya teori dan jalan keluar ekonomi, sehingga pengusaha harus tunduk dan tidak main-main.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)