Polri Diminta Lakukan Analisa Dampak Keamanan pada PSN

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin saat melakukan pertemuan dengan Gubernur dan Polda Jateng di Semarang, Jumat (11/11/2022). Foto: JIWA/PDT
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin saat melakukan pertemuan dengan Gubernur dan Polda Jateng di Semarang, Jumat (11/11/2022). Foto: JIWA/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin meminta kepada Polri untuk melakukan analisa dampak keamanan dalam setiap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pernyataan tersebut dia ungkapkan setelah melakukan pemantauan dan peninjauan secara langsung di PSN Bendungan Bener di Wadas. Dia menjabarkan analisa dampak kemanan tersebut sebagai antisiapi dari hadirnya para pekerja pendatang, di saat yang bersamaan ada nilai-nilai lokal yang harus dihormati oleh para pendatang.

“Nanti ada benturan nilai-nilai di situ, antara para pekerja dengan masyarakat Wadas. Harus diantisiapsi oleh Polri. Antisipasi keamanan, tugas Polri kan mengawal pembangunan wadas, supaya konflik di tengah masyarakat itu tidak terjadi. Jadi bisa diantisiapsi. Ada orang luar datang, ada nilai-nilai lokal yang harus dihormati. Analisa dampak keamanan supaya tidak terjadi konflik-konflik kriminalitas di tempat tersebut,” jelas Safaruddin usai melakukan pertemuan dengan Gubernur dan Polda Jateng di Semarang, Jumat (11/11).

Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi III Jazilul Fawaid meminta kepada para pemangku kepentingan agar mengantisipasi seluruh dampak sosial dari pembangunan PSN. Agar PSN berjalan dengan lancar, maka apa yang menjadi harapan dan tuntutan warga dapat diberikan solusi yang terbaik, jangan sampai ada pihak yang dirugikan.

“Mengenai dampak sosial terkait dengan lokasi-lokasi Proyek Strategis Nasional. Gubernur, Kapolda dan seluruh jajaran itu sudah mengantisipasi dampak dari proyek ini, dampak sosialnya, untuk pendidikan, untuk masyarakat dan lain-lain. Termasuk juga untuk warga yang mendapatkan ganti untung. Untuk diberikan pendampingan agar uang ganti untungnya bermanfaat untuk keluarga,” papar Jazilul.

Menurutnya apa yang menajdi tuntutan warga yang berkaitan dengan persoalan hukum, akan selalu dikawal oleh Komisi III. Dia pun menjelaskan bahwa PSN bukan semata-mata pembangunan belaka, diharapkan dengan adanya PSN tersebut bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat banyak.

“Tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan hukum tentu akan dikawal oleh Komisi III. namun banyak kelembagaan lain yang juga ikut memantau. Proyek strategis nasional ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2025. Kita awasi betul bahwa proyek ini untuk kepentingan masyarakat banyak dan dirasakan manfaatnya setelah nanti diresmikan. Jadi banyak ini manfaatnya, untuk listrik, untuk pengairan sawah, untuk wisata, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat,” ungkap Jazilul. •ssb/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)