PIP Perlu Tingkatkan Kuota Penerima Pinjaman UMi

Anggota Komisi XI DPR Ela Siti Nuryamah. Foto: Arief/jk

Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah menyampaikan sejumlah catatan kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebagai badan layanan umum yang bertugas sebagai badan pengelola dana Ultra Mikro (UMi). Menurutnya, kuota penerima pinjaman perlu lebih ditingkatkan. Terlebih bagi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang turut berperan penting dalam perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

“Saat ini pinjaman Ultra Mikro lebih banyak diberikan kepada sektor perdagangan, misalnya kepada pedagang eceran, jumlahnya hampir 95 persen. Saya hanya ingin beri masukan, karena saat pandemi yang paling bertahan itu sektor pangan, maka petani juga harus diprioritaskan. Sementara sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan proporsinya masih 3 persen, ini perlu ditingkatkan lagi kuotanya agar bisa lebih banyak lagi yang mengakses pembiayaan dari PIP,” kata Ela saat RDP dengan jajaran PIP, Selasa (26/1).

Akses permodalan dan pendampingan, juga turut disoroti Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu. Sebelumnya, Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah sempat menjelaskan bahwa semua pihak bisa mengakses pinjaman sektor mikro yang berkisar antara Rp2 juta hingga Rp10 juta tersebut. Namun, Ela mengatakan masih banyak masyarakat di daerah pemilihannya yang masih kesulitan untuk mengakses pinjaman.

“Walaupun penyalurannya melalui Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM) atau Bahana Artha Ventura (BAV), tetapi dapil saya justru sulit yang mengakses. Saran saya, sebaiknya dibuat pendampingan-pendampingan yang terjun langsung ke masyarakat dan komunitas-komunitas usaha kecil yang berisikan 20-30 orang. Ini lebih menarik dan lebih jelas, sederhana dan tepat sasaran manfaatnya. Sekarang ini PIP malah lebih bisa diakses di perkotaan,” ungkapnya.

Permasalahan data penerima juga tak luput dari sorotannya. Ela mengungkap bahwa pelaku UMKM yang menerima bantuan langsung tunai (BLT BPUM), atau bantuan presiden sebesar Rp2,4 juta, merupakan pelaku usaha yang terdaftar di lembaga-lembaga pembiayaan saja. Hal ini yang ditengarai menjadi penyebab tidak meratanya bantuan tunai bagi pelaku usaha tersebut, terlebih bagi pelaku usaha mikro yang tidak pernah terdaftar di lembaga pembiayaan manapun.

“Dari jumlah 468 ribu yang mengajukan, yang disetujui hanya 85 ribu saja, sisanya tidak lolos karena tidak pernah terdaftar sebelumnya, padahal ini kan soal bagaimana bantuan bisa tepat sasaran. Jadi yang penerima itu-itu saja. Penerima yang bisa mengakses, hanya mereka yang punya sejarah pinjaman terhadap lembaga pembiayaan. Masyarakat kecil yang belum terdaftar tidak terdata dan tidak dibantu, akhirnya juga tidak mendapat BLT,” tandasnya.  alw/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)