Perempuan dalam Politik Harus Ciptakan Kebijakan Publik yang Mengafirmasi Kebutuhan Perempuan

Foto bersama Anggota BKSAP DPR RI yang tergabung dalam WAIPA usai mengikuti briefing session. Foto: AYU/NVL
Foto bersama Anggota BKSAP DPR RI yang tergabung dalam WAIPA usai mengikuti briefing session. Foto: AYU/NVL

Wakil Ketua Women Parliamentarians AIPA (WAIPA) Irene Yusiana Roba Putri mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik, terutama dalam Parlemen, bukan sekadar penambahan jumlah Anggota Parlemen Perempuan. Melainkan juga bagaimana perempuan di Parlemen bisa memperkuat strategi dalam menciptakan kebijakan publik yang mampu mengafirmasi berbagai kebutuhan perempuan.

“Tugas kita bersama, bukan hanya bagaimana kita menambah jumlah anggota perempuan di parlemen. Tapi bagaimana anggota parlemen perempuan mampu mengembangkan atau meningkatkan produk hukum, baik itu dalam bentuk perundangundangan ataupun dalam berbagai kebijakan lainnya, termasuk penganggaran yang lebih berpihak pada perempuan dan anak,” papar Irene dalam acara briefing session: The Roles of Women Parliamentarian in Advancing Gender Responsive Legislation for Sustainable Peace and COVID-19 Recovery,” di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/8).

Di DPR RI sendiri, lanjut politisi PDI-Perjuangan ini, di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI yang juga perempuan, Puan Maharani, telah menghasilkan beberapa undang-undang yang cukup mengafirmasi kebutuhan perempuan. Salah satunya yang baru-baru ini disahkan DPR RI adalah Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dan tentu ke depan masih banyak rancangan undang-undang baru yang tengah disusun dan dibahas DPR RI bersama pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan perempuan dan anak.

“Sebut saja RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Itu saya pikir menjadi pintu gerbang untuk kita mengakomodir kebutuhan perempuan dan khususnya anak dalam rangka menciptakan generasi emas ke depan. Karena memang faktanya, angka stunting di Indonesia masih sangat tinggi. Peran perempuan atau peran ibu lah menjadi kunci untuk menjawab atau pun mendukung terciptanya generasi emas bangsa ini. Dan peran anggota parlemen perempuan juga untuk merubah itu semua dan menjadikan generasi ke depan sebagai generasi emas,” papar Irene yang juga anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut. •ayu/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)