Penyelenggaraan PON di Papua Bernilai Strategis

Tim Kunspek Komisi X DPR RI menghadiri penyelenggaraan pembukaan PON XX 2020. Foto: Eko/nvl

Komisi X DPR RI menghadiri penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua yang sedianya dilaksanakan tahun 2020 yang lalu, tertunda satu tahun akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaan PON XX tahun 2021 ini, menjadi sangat penting. Selain menjaga kelanjutan prestasi atlet nasional maupun atlet daerah, PON Papua juga diharapkan menjadi momentum bagi terjaganya kesehatan dan kebugaran warga. 

Bagi Komisi X DPR RI, kesuksesan PON di Jayapura, Mimika dan Merauke, sangat penting bagi terselenggaranya sport for all dan proses pembibitan atlet. PON tahun ini merupakan kejuaraan multievent nasional ke-20. Perwakilan Anggota Komisi X yang menghadiri sekaligus mengawasi penyelenggaraan PON di Papua antara lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, dan sejumlah Anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Andi Muawiyah Ramly, Ledia Hanifah, Dewi Coryati, dan Illiza Saaduddin Djamal. 

Menurut Komisi X DPR RI, penyelenggaraan PON di Papua pada 2-15 Oktober 2021, memiliki nilai strategis dari sisi percepatan pembangunan di wilayah Papua. Dari sisi ekonomi akan semakin berkembang melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandar udara dan semakin meningkat sektor informal seperti hotel, restoran dan jasa pariwisata. 

Dari sisi sosial-budaya, akan terjadi interaksi sosial yang masif, di mana masyarakat Papua akan dikunjungi dan berinteraksi dengan saudara-saudara sebangsanya dari seluruh wilayah Tanah Air. Sedangkan dari sisi politik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah nasional sekaligus mengukuhkan rasa nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat Papua. 

Sebelum pandemi melanda seluruh wilayah di Indonesia, Komisi X DPR RI pernah membentuk Panja Persiapan PON XX di Papua. Panja Persiapan PON Papua menyampaikan 11 rekomendasi terkait beberapa sukses yang harus diraih, terutama sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.

Selain sukses penyelenggaraan dan prestasi, PON XX juga wajib menargetkan sukses administrasi tanpa meninggalkan masalah hukum, sukses ekonomi bagi masyarakat setempat dengan memanfaatkan momen PON XX sebagai pembangkit peningkatan ekonomi masyarakat, sukses memasyarakatkan olahraga terutama dalam mencegah kembali meluasnya pandemi Covid-19. 

Selanjutnya adalah sukses pasca-event, yaitu dengan pengelolaan venue-venue pertandingan pasca penyelenggaraan PON XX 2020, sehingga infrastruktur olahraga yang telah terbangun tidak terbengkalai dan dapat bermanfaat secara maksimal bagi kemajuan olahraga di daerah. Situasi keamanan di Provinsi Papua juga menjadi isu utama menjelang PON XX Papua 2021. Tetapi Komisi X DPR RI percaya, bahwa aparat keamanan, baik Polda Papua maupun Kodam XVII/Cendrawasih mampu menjamin keamanan dan ketertiban.  eko/sf

Panja RUU SKN Serap Masukan dari Akademisi UNESA

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih usai FGD RUU SKN dengan para akademisi UNESA. Foto: Jaka/nvl

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai, masih ada sejumlah pasal yang dianggap krusial dan belum menemukan formula yang tepat dalam penyusunan revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Di antaranya terkait keberadaan kelembagaan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). 

Hal ini disampaikan Fikri usai Focus Group Discussion (FGD) Panja RUU SKN Komisi X DPR RI dengan para akademisi Universitas Negeri Surabaya (UNESA) serta stakeholder lainnya di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/10). 

“Kita telah mendapat reasoning dari akademisi untuk menggabungkan kedua lembaga tersebut. Karena sampai hari ini penyatuan kedua lembaga tersebut belum menemukan titik temu. Kemudian, ada lembaga National Paralympic Committee (NPC) Indonesia yang juga menaungi keolahragaan disabilitas yang perlu diberikan kejelasan juga dalam UU SKN ini,” tandas Fikri. 

Fikri menjelaskan, Komisi X telah mengajukan usulan 2 persen dari besaran APBN untuk olahraga, namun, hal ini belum mendapat kesepakatan dengan pihak pemerintah.  jk/es

Komisi X Serap Masukan RUU SKN dari Sivitas Akademika UPI

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda bertukar cenderamata usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan sivitas akademika UPI. Foto: Tari/nvl

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dalam rangka untuk memperkaya masukan dan data lebih banyak dari kalangan akademis bidang olahraga, demi tercapainya penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) yang lebih komprehensif. 

“(Kunjungan ini) untuk minta masukan dari para guru besar di sini, yang kebetulan UPI ini banyak guru besar yang konsennya di bidang olahraga. Banyak hal yang kita dapat dalam rangka revisi substansi Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional kita. Bahkan nanti kita akan minta beliau-beliau untuk bisa mendampingi kita dalam rangka revisi ini sampai nanti menjadi draf final,” kata Huda usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan sivitas akademika UPI di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/10). 

Huda mengatakan, revisi UU SKN ini juga mencakup tentang kesejahteraan atlet, tenaga pengajar atlet, dan mantan atlet mulai dari pengabdian sampai purna pengabdian. “Dalam draf (RUU SKN) kita sudah pastikan bahwa terkait dengan jaminan kesejahteraan itu mulai dari sejak sebelum dan purna pengabdian itu sudah kita masukan nanti dalam rencana undang-undang revisi ini,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ia berharap dengan adanya revisi UU SKN dapat menjangkau kebutuhan para atlet di masa depan. “Kita berharap revisi UU SKN ini bisa menjangkau masa depan kita melampaui beyond hari ini dan menjangkau masa depan. Kelihatannya akan bisa karena banyak masukan yang sudah ditampung oleh Komisi X dan nanti tinggal kita rumuskan menjadi bunyi-bunyi dalam pasal-pasal,” tutup legislator dapil Jawa Barat VII ini.   mri/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)