Pengalihan Rumah Dinas DPR Menjadi Tunjangan Perlu Kajian Lebih Mendalam

 
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso. Foto: Andri/Man

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menilai wacana pengalihan rumah dinas Anggota DPR/MPR menjadi tunjangan masih perlu dikaji lebih dalam. Sehingga menurutnya, usulan tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke depannya. 

Agung melanjutkan, BURT akan melakukan pengkajian lebih dalam terkait wacana tersebut. “Kita kaji terlebih dahulu, mana yang terbaik. Wacana itu masih dikaji baik pihak BURT DPR maupun Kemenkeu,” kata Agung dalam keterangan kepada Parlementaria, Senin (23/8).

Mengenai respons dari Anggota DPR lainnya terkait wacana tersebut, Agung mengaku belum mengetahuinya. Nantinya, menurut politisi Partai Demokrat tersebut, pengkajian lebih mendalam terkait wacana tersebut dilakukan oleh BURT DPR dengan menanyakan kepada Anggota Dewan. 

“Kalau wacana apakah akan disetujui atau tidak oleh anggota, tentunya akan ditanyakan apakah beliau-beliau itu setuju atau tidak,” ujarnya. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa wacana tersebut masih perlu kajian mendalam baik dari BURT DPR maupun Kemenkeu agar hasil yang didapatkan terbaik bagi kedua belah pihak.

“Nah, itu yang saya sebutkan tadi, perlu kajian yang mendalam agar hasilnya baik,” ujar Agung.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota BURT DPR RI Andre Rosiade menjelaskan wacana pengambilalihan rumah dinas anggota DPR RI oleh Kemenkeu sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Rencananya, aset itu akan dikembalikan ke Kemenkeu, berpulang kepada pemerintah dan saat ini masih dalam tahap pembicaraan. 

“Intinya apa? Intinya bagaimana DPR ingin melakukan efisiensi, bagaimana DPR ingin membantu pemerintah agar pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah bisa terjadi efisiensi,“ jelas Andre, Minggu (22/8).

Sebelumnya, Kemenkeu membuka opsi untuk mengalihkan rumah dinas DPR/MPR menjadi tunjangan. Hal tersebut muncul setelah adanya isu pengambilalihan rumah dinas anggota dewan di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, opsi tersebut bermula ketika BURT DPR memanggilnya beberapa waktu lalu. 

Pemanggilan tersebut diketahui bermaksud mendiskusikan nasib rumah dinas, mengingat Kemenkeu adalah pengelola Barang Milik Negara (BMN). Dalam keterangan Rio, diskusi peralihan rumah dinas menjadi tunjangan ini masih berproses. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu akan berdiskusi lebih lanjut soal wacana itu.  hal/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)