Penegakan PPKM Darurat Harus Persuasif

 
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/Man

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengimbau pemerintah dengan aparatnya untuk mengedepankan empati selama penegakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah. Pendekatan persuasif dan humanis mesti diutamakan agar seluruh lapisan masyarakat memahami ancaman penyebaran virus yang memakan banyak korban jiwa ini. 

“Untuk mau mengikuti aturan PPKM Darurat itu, rakyat harus dipersuasi, jangan dimarahi-marahi, apalagi langsung main semprot,” ujar Puan, Selasa (13/7). Meski demikian, ia memahami tidak semua aparat bertindak dengan cara seperti itu.  

“Ada juga (petugas) yang sangat persuasif. Bahkan sampai memberi ganti rugi para pedagang. Tapi tolong sebisanya hindari kericuhan dalam penegakan aturan di lapangan,” tegasnya. Politisi PDI-Perjuangan itu turut menyayangkan masih adanya penegakan aturan PPKM yang kurang mengedepankan sisi humanis. 

Hal tersebut berdampak dengan munculnya spontanitas dari sejumlah warga masyarakat yang berbuntut kericuhan. Untuk itu ia mengimbau agar pemerintah perlu mengetahui bahwa masyarakat tidak bermaksud melanggar PPKM Darurat di tengah ancaman ganasnya virus Covid-19.  

“Tetapi, perlu juga kita sadari bahwa masih ada kebutuhan pokok rakyat yang tidak terpenuhi dengan adanya pembatasan ini,” papar Puan.

Selama PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021, sejumlah sektor dibatasi aktivitasnya. Dengan pemberlakuan PPKM Darurat ini, Puan mendorong pemerintah mempercepat terealisasinya perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM Darurat.  

Apalagi, sebagian dari masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor informal, industri pariwisata, dan industri kreatif. “Tidak sedikit rakyat yang mencari nafkah di sektor-sektor informal. Kalau mereka tidak bekerja hari itu, maka tak ada penghasilan yang bisa membuat dapur ngebul,” ujar Puan.  ah/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)