Pemerintah Harus Berpihak Pada Industri Baja Nasional

Foto bersama dan pertukaran cenderamata antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan direksi PT Krakatau Steel. Foto: Andri/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap industri baja nasional. Mengingat saat ini pemerintah malah meningkatkan kuantitas impor baja dibanding melakukan ekspor. Padahal, Indonesia memiliki PT Krakatau Steel yang seharusnya dipacu produksinya dengan memberikan relaksasi dari sisi kebijakan sehingga mendorong optimalisasi produksi baja nasional. 

Hal tersebut disampaikan Andi Yuliani usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke PT Karakatau Steel, di Serang, Banten, Kamis (11/2). Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Dirut PT Krakatau Steel, jajaran Direksi PGN dan Dirjen Migas, serta perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

“Kita harus memberikan keberpihakan terhadap industri dalam negeri termasuk Karakatau Steel yang menghasilkan baja yang banyak digunakan oleh industri-industri dalam negeri seperti industri manufaktur pesawat, kabel-kabel dan lainnya. Tetapi sayangnya kita masih impor, nah seharusnya kita tidak usah impor lagi. Pelan-pelan kita kurangi, mungkin tidak langsung mendadak kebijakanya, tapi kita impornya dikurangi,” harapnya. 

Politisi F-PAN ini turut mengapresiasi Krakatau Steel yang telah berhasil melakukan restrukturisasi perusahaan. Kinerja perusahaan pun terbilang membaik, sehingga masih memiliki strategi untuk memperpanjang utangnya. Hal ini terbukti dengan keuntungan yang berhasil diperoleh pada kuartal pertama tahun 2020. 

“Krakatau Steel melakukan defiasi di berbagai sektor, ada di semen, baja, energi dalam hal ini gas. Sehingga ini menjadi satu perputaran yang tidak sia-sia, ketika Krakatau Energi mensuplai untuk pembuatan baja dia bisa mensuplai jauh lebih murah. Kalau misalnya untuk pembuatan baja harus membeli (sektor pendukung) dari luar negeri, tidak bisa menekan harga dan akan menjadi mahal,” ujar Andi. 

Pertemuan tersebut juga membahas kondisi dan proyeksi pasokan gas untuk Krakatau Steel. Secara umum pasokan gas untuk perusahaan baja nasional yang diberikan oleh PGN dan Pertamina PHE berjalan lancar. Apalagi dengan harga gas yang diturunkan pemerintah menjadi seharga 6 dolar/MMBTU. 

Untuk tahun 2020, penyaluran rata-rata gas dari PGN ke Krakatau Steel Grup sebanyak 17.4 BBTUD atau sekitar 82 persen dari kontrak minimal. Dengan komplemen dari Pertamina PHE, kebutuhan gas untuk Krakatau Steel ini relatif cukup terpenuhi. Ke depannya saat produksi gas dari Pertamina HE habis, maka komitmen pasokan gas akan dipenuhi dari PGN.  man/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)