Pemerintah Harus Bantu Swasta Kembangkan Kawasan Industri

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto. Foto: Tasya/nvl

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto menyoroti pihak swasta yang kesulitan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan industri. Salah satu kendala dalam pengembangan di Kawasan Industri Sentul adalah persoalan pembebasan lahan. Bambang mendorong pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut guna percepatan pengembangan di kawasan industri oleh pihak swasta.

“Nah, tentu swasta dalam mengembangkan industri butuh dibantu sarana dan prasarananya. Apa yang paling memberatkan bagi mereka? Nomor satu itu adalah soal lahan. Lahan ini tentu swasta agak susah misalnya untuk pembebasan lahan atau posisi lahan strategi, pemerintah harus bantu,” terang Bambang usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT Bogorindo Cemerlang, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/9). 

Selain persoalan lahan, ujar Bambang, pihak swasta perlu diberi kemudahan dan kecepatan perizinan pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri seperti jalan tol, ketersediaan sumber listrik, juga air. Diperlukan sistem perizinan terpadu antara pemerintah pusat hingga ke daerah, baik itu provinsi juga kabupaten/kota. 

Legislator dapil Jawa Tengah IV ini berharap, pemerintah serius dalam menggarap proyek kawasan industri. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri memberikan kontribusi terbesar, yakni 78,16 persen dari total nilai ekspor nasional selama tahun 2021.  nap/es

Komisi VII: Indonesia Komitmen Kurangi Emisi Karbon

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: Erman/nvl

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengatakan bahwasanya Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen di tahun 2030. Komitmen tersebut ditunjukkan Indonesia dengan turut menandatangani Paris Agreement yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. 

“Saya menggarisbawahi, ketika berbicara mengenai emisi karbon, 30 persen (penggunaan karbon) sendiri itu datang dari sektor energi. Maka banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lakukan,” ujar Dyah Roro di sela-sela pertemuan Tim Kunspek Komisi VII DPR RI dengan jajaran Direksi Poso Energi di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (30/9) malam. 

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia baru di kisaran 2,5 persen dari total potensi yang dimiliki. “Padahal Indonesia wilayahnya yang sangat luas, dari segi sumber daya yang dimiliki juga melimpah. Seperti energi matahari, angin, air jadi potensinya itu banyak sekali,” tuturnya.

Semua Fraksi di Komisi VII DPR RI, ujar Dyah Roro, memiliki pandangan yang sama terhadap Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). “Kita berharap dengan terciptanya sebuah payung hukum dan kebijakan makro seperti RUU EBT, bisa membantu agar kita bisa merealisasikan potensi yang Indonesia miliki,” pungkasnya.  es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)