Pemerintah Diminta Lebih Proaktif Bebaskan Lahan Proyek Tanggul Sungai Ciujung

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan Tanggul Sungai Ciujung di Kabupaten Serang, Banten. Foto: Jaka/nvl

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta agar pemerintah lebih proaktif menggunakan pendekatan yang humanis kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah dalam upaya pembebasan lahan pembangunan Tanggul Sungai Ciujung. Jika pembebasan lahan ini belum juga teratasi, target waktu pekerjaan akan mundur yang mengakibatkan konsekuensi anggaran. 

Hal ini diungkapkan Andi saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan Tanggul Sungai Ciujung di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (27/5). Ia mengatakan bahwasanya masalah pembebasan lahan adalah masalah klasik yang kerap terjadi tidak hanya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja. 

“Saya sudah sering kali sampaikan kepada para mitra kerja Komisi V DPR, agar pembebasan lahan diselesaikan lebih dahulu sebelum memulai pekerjaan fisik. Karena hal tersebut mengganggu serapan anggaran ataupun jangka waktu pelaksanaan kontrak. Jika terjadi seperti ini, apakah menjadi kesalahan rekanan ataupun kesalahan pemilik pekerjaan itu sendiri dalam konteks menyelesaikan masalah sosial yang ada di lapangan,” ujarnya. 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap, Tanggul Sungai Ciujung kelak dapat mereduksi banjir sebesar 52 persen di wilayah Kabupaten Serang. Seperti yang telah direncanakan sehingga, pembangunan infrastruktur tersebut bisa dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat. 

“Jika kita mengacu pada bencana banjir tahun 2013 yang lalu, kurang lebih sekitar 19 ribu keluarga yang terkena dampak bahkan jalan tol Jakarta-Merak ini juga tergenang. Sehingga kita merasa Tanggul Sungai Ciujung ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terjadi kembali,” harap Andi. 

“Progres kegiatan proyek ini memang masih deviasi negatif, sehingga kita mengharapkan pihak balai dapat lebih memiliki tekanan untuk bisa mengejar ketertinggalan deviasi negatif tersebut. Agar bisa selesai tepat waktu sehingga tanggul ini bisa fungsional dan dirasakan betul oleh masyarakat,” sambung Legislator dapil Sulsel II ini. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau-Ciujung-Cidurian Saroni Soegiarto mengatakan, persoalan tanah ini sudah dimulai sejak awal tahun 2018 dan hasilnya sudah 75 persen lahan yang sudah dibebaskan. Ia berharap pada tahun 2021 ini semua lahan sudah bisa dibebaskan. 

“Kami dari awal sudah melakukan sosialiasi perencanaan dengan masyarakat dan juga telah melibatkan pemerintah daerah. Memang ada di beberapa lokasi pembangunan tanggul yang sebetulnya masyarakat itu mendirikan bangunan secara ilegal. Untuk yang seperti ini, biasanya kami ada kebijakan yang sifatnya silaturahmi, supaya mereka bisa membangun bangunan baru di tempat lain, tapi bukan ganti untung,” terangya.  jk/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)