Pemda Jabar Minta Jumlah Transfer Daerah Didasarkan pada Jumlah Penduduk

 
Foto bersama tim kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI bersama akademisi Universitas Padjajaran. Foto: Ayu/nvl

Komisi XI DPR RI menyerap aspirasi dan masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKAPD) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota se-Jabar, serta akademisi dari Universitas Padjajaran (Unpad). 

“Alhamdulillah, hari ini kami bisa mengadakan pertemuan dengan Pemprov Jabar, pemda Kabupaten/kota di Jabar, serta akademisi dari UNPAD. Tentu banyak masukan yang terungkap dalam pertemuan ini yang akan memperkaya kami dalam penyusunan dan pembahasan RUU HKAPD nantinya,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Harmusa Oktaviani di sela-sela pertemuan tersebut, Jumat (5/11). 

Masukan tersebut di antaranya permintaan Pemprov Jawa Barat yang disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat, terkait penentuan transfer daerah untuk tidak berdasarkan jumlah kabupaten/kota, namun lebih kepada jumlah penduduk. 

Pasalnya selama ini Jabar termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, namun jumlah kabupaten/kota lebih sedikit dibanding provinsi lain. Akibatnya, Jabar selama ini mendapat transfer daerah yang lebih kecil dibanding provinsi lain. 

Selain itu, terungkap juga usulan terkait pemberian wewenang kepada pemprov untuk ikut dilibatkan dalam transfer dana desa. Pasalnya jika terjadi permasalahan di kabupaten/kota, maka pemprov yang pasti akan turun tangan menyelesaikannya.  ayu/es

"Pasalnya selama ini Provinsi Jabar termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, namun jumlah kabupaten/kota lebih sedikit dibanding provinsi lain."

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)