Pembebasan Lahan Jadi Faktor Molornya Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Foto: AARON/NVL 
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Foto: AARON/NVL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan perlu adanya koordinasi yang lebih baik antar stakeholder, termasuk dengan pemerintah daerah dikarenakan progress pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3 sudah tidak sesuai jadwal yang ditentukan. Salah satunya terkait dengan molornya pembebasan lahan yang akan dipakai untuk pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3 ini.

“Saya melihat ini karena lemahnya koordinasi dengan stakeholder yang lain, FOTO: EKO/NVL termasuk dengan pemerintah daerah. Sehingga sering pemerintah pusat atau para investor ketika melakukan pembangunan jalan tol  begitu ada masalah baru menghubungi pemerintah daerah. Sehingga kita harapkan koordinasi lebih baik lagi,” jelas Suryadi usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3, di Depok, Jawa Barat, Jumat (26/8).

Suryadi mengatakan, kendala yang dialami untuk pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi ini lebih banyak terkait dengan pembebasan lahan milik warga yang terkena pembangunan, seperti belum adanya kesepakatan harga ganti rugi. “Tetapi kalau ini tidak dikomunikasikan dengan baik, tidak melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat setempat, tetap akan sulit. Karenanya kita minta supaya koordinasi dengan para pihak ini bisa lebih cepat,” sarannya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga memberi catatan khusus terkait kualitas pembangunan jalan tol yang sudah dibangun maupun masih dalam progres pembangunan. “Kita berharap kualitas pembangunan jalan tol ini harus memenuhi standar keselamatan, kenyamanan dan keamanan sesuai dengan standar pelayanan minimum,” tutup Suryadi. •ron/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)