Pembangunan Jaringan Internet dan Telekomunikasi Jangan Hanya Fokus Daerah 3T

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah saat pertemuan Tim Kunspek Komisi I DPR RI dengan Bupati Pandeglang. Foto: Azka/nvl

Pembangunan jaringan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), tetapi pada faktanya masih banyak daerah di pulau Jawa yang mengalami kesenjangan sinyal. Pemerintah harus turut hadir di setiap wilayah Indonesia, dan jangan hanya fokus kepada daerah 3T. 

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengungkapkan hal tersebut usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita beserta jajaran, Direksi  Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo), dan perwakilan Kodim dan Koramil Pandeglang di Kantor Bupati Pandeglang, Banten, Jumat (4/6). 

“Pemerintah harus hadir dengan segala upaya yang dimiliki terkait pembangunan sinyal atau telekomunikasi di daerah-daerah Pulau Jawa yang mengalami kesenjangan sinyal. Program merdeka sinyal harus terealisasi di daerah 3T maupun di Pulau Jawa sendiri,” kata Rizki. 

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, Pandeglang yang terdiri dari 35 Kecamatan dan hampir 400 desa, memiliki kontur pegunungan dan pesisir, ini merupakan kendala yang membuat kesenjangan akses internet masih terasa di daerah tersebut.

“Masih banyak masyarakatnya yang hidup di desa, di dalam desa lagi. Jadi akses menuju pusat, akses kepada jaringan telekomunikasi sangat sulit sekali didapatkan. Apalagi sekarang ini banyak anak-anak sekolah yang menerima pembelajaran dari sekolahnya lewat internet. Jaringan internet dan telekomunikasi harus segera terealisasikan di (seluruh) Provinsi Banten,” katanya 

Rizki mengapresiasi semangat BAKTI Kominfo yang akan segera mendata ulang daerah–daerah yang belum menerima jaringan internet. BAKTI sendiri merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kominfo, dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal penyediaan infrastruktur,  dan layanan telekomunikasi dan informatika di seluruh wilayah Indonesia. 

“BAKTI harus segera mendata ulang daerah-daerah blankspot di wilayah 3T maupun tidak. Salah satu kesimpulan pertemuan hari ini ialah BAKTI harus bisa mendata ulang. Jangan nanti menyalahkan pemerintah daerah yang tidak mengusulkan daerah tersebut tetapi ternyata sudah mengusulkan. Ke depan saya berharap data-data ini harus terpadu dan bisa sinkron untuk membantu pemda membangun sinyal (internet) untuk masyarakatnya,” tutup politisi dapil Banten I tersebut.  azk/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)