Pedoman RIA Permudah Penyusunan Naskah Akademik Maupun RUU

Ketua Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul (kanan) saat peluncuran pedoman RIA. Foto: Jaka/nvl

Ketua Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul menilai kehadiran pedoman Regulatory Impact Analysis (RIA) yang diluncurkan Sekretariat Jenderal DPR RI akan mempermudah penyusunan naskah akademik maupun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dilakukan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan pelayanan. 

“Iya (pedoman RIA) tentu mempermudah dalam arti ada tools-nya, ada kerangkanya. Jadi, kan kalau mau membuat makalah, ada metodenya. Jadi kalau ada metodenya kan bisa mempermudah. Jadi dari sisi (penyusunan) itu betul,” ujar Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul usai peluncuran pedoman RIA di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (19/10). Turut hadir Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pejabat di lingkungan Setjen DPR RI.  

Sensi menjelaskan, dengan hadirnya pedoman RIA ini, akan menjadi alat yang mampu menggali lebih lanjut dengan mempertimbangkan perspektif lain seperti nilai Pancasila, nilai lingkungan hidup, sistem pemerintahan, sisi gender dan lainnya. Dengan semua aspek yang ter-cover dalam RUU maupun naskah akademik, lanjut Sensi, nantinya dapat mengantisipasi hal lain, seperti kelompok terdampak, apa saja dampaknya, dan lainnya. 

“(Ketika) Kita membuat naskah RUU, yang ternyata membutuhkan SDM dengan kemampuan khusus, itu bisa kita antisipasi. Jadi, mempermudah dalam hal (penyusunan naskah RUU) itu,” imbuh Sensi. Diketahui, dalam pembentukan pedoman ini, selain  melibatkan internal BK DPR, juga melibatkan berbagai pakar dari perguruan tinggi dan pakar- pakar dari internasional. 

Adapun metode ini sudah digunakan secara internasional seperti negara-negara di Eropa dan Amerika, bahkan di instansi Pemerintah Indonesia. Namun menurut Sensi, yang membedakan yakni spesifikasi dalam metode karena disesuaikan pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu, pada pedoman RIA ini pun dibentuk berdasarkan perkembangan terakhir sehingga akan lebih kontekstual dengan DPR RI. 

“Kalau DPR ini (cakupan pembahasan dalam naskah akademik maupun RUU) kan umum sekali. Jadi semua urusan ini  harusnya bermuara ke DPR. Jadi, kita tools-nya juga harus banyak. Kalau di Kementerian Kelautan, pasti dia sisinya adalah sisi aspek kelautan,” terang Sensi. 

Pada akhirnya Sensi berharap pedoman RIA ini dapat membantu proses alat kerja di DPR untuk memiliki standar yang baku, sehingga semua akan bekerja dengan standar yang sama, termasuk universitas yang bekerjasama dengan BK DPR RI. Selain itu, Sensi berharap output RUU dapat lebih fokus serta lebih dalam analisisnya, sehingga kualitas UU menjadi lebih baik.  hal/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)