Parlemen Harus Tangkap Peluang, Dorong Kesetaraan

Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani menghadiri ‘Report of the 14th Summit of Women Speakers of Parliament’. Foto: IST/PDT
Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani menghadiri ‘Report of the 14th Summit of Women Speakers of Parliament’. Foto: IST/PDT

Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani menghadiri ‘Report of the 14th Summit of Women Speakers of Parliament’. Ia mengingatkan soal pembahasan dalam KTT Ketua Parlemen Perempuan dunia yang digelar di Tashkent, Uzbekistan, dengan fokus terhadap penilaian manfaat dan risiko teknologi baru untuk antisipasi risiko dan ketahanan ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, parlemen harus menangkap peluang itu untuk mendorong kesetaraan gender yang lebih besar, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun dunia yang lebih inklusif.

“Kami prihatin dengan risiko yang ditimbulkan oleh kesenjangan digital yang semakin besar, pelecehan online, berita palsu, ujaran kebencian, dan kekerasan online yang menghambat hak dan kebebasan perempuan dan anak perempuan di mana pun,” kata Puan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria pada Rabu (12/10).

Oleh karenanya, Ketua DPR RI itu menyerukan agar risiko ini diatasi melalui kebijakan yang menjembatani kesenjangan digital dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan secara online. KTT Ketua Parlemen Perempuan dunia pun mengakui peran parlemen yang peka gender dalam mendorong legislasi yang responsif gender.

Deklarasi Tashkent, yang diadopsi pada akhir KTT, mencerminkan komitmen dari Ketua Parlemen perempuan dunia untuk mengubah institusi masing-masing menjadi parlemen yang peka gender serta memberlakukan undang-undang yang responsif gender. legislasi tersebut akan merespons soal peningkatan risiko yang melindungi hak dan kebebasan kelompok rentan perempuan dan anak perempuan di mana pun. •gal/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)