Pantau Kartu Prakerja di Salatiga, Komisi IX Desak Transparansi Data Penerima

Anggota Komisi IX DPR RI Fadholi. Foto: Alfi/nvl

Komisi IX DPR RI memantau pengawasan dan evaluasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja kepada tenaga kerja yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Anggota Komisi IX DPR RI Fadholi mengatakan kedua program tersebut menjadi kebijakan strategis pemerintah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pekerja selama masa pandemi Covid-19. Menurutnya, perlu transparansi data Kartu Prakerja agar terkontrol dengan baik, dan pengawasan langsung terkait asas manfaatnya. 

“Selanjutnya perlu keadilan secara proporsional, disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing daerah. Harapannya perlu ada koordinasi, sehingga datanya tidak tersentralisasi ke pusat saja tetapi kepala daerah harus diberikan laporannya,” kata Fadholi usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota Salatiga beserta jajaran, di Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Jumat (26/3).

 Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto juga mewanti-wanti agar penerima manfaat Kartu Prakerja jangan sampai tumpang tindih, yang juga mendapatkan BSU. BSU ditujukan bagi bagi pegawai swasta yang berpendapatan di bawah Rp5 juta dan aktif terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara, Kartu Prakerja ditujukan bagi bagi seluruh masyarakat, baik pekerja formal maupun informal berusia di atas 18 tahun yang terdampak pandemi, dengan tetap mengikuti tahap seleksi yang ada. 

“Rasanya begitu jelas strategisnya BSU dan Kartu Prakerja ini, namun lagi-lagi hal tersebut tidak ada terealisir sebagaimana yang diharapkan jika penyaluran dan pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Untuk itu, Komisi IX melakukan evaluasi kedua program tersebut sebagai bentuk pengawalan, data dan informasi yang didapatkan akan menjadi bahan masukan untuk meningkatkan pengawasan dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan,” ungkap Wenny. 

Meski menyambut baik kedatangan Komisi IX DPR RI, Wali Kota Salatiga Yuliyanto sempat menyampaikan sejumlah permasalahan terkait Kartu Prakerja. Dari sisi pelaksana kebijakan misalnya, Dinas Tenaga Kerja tidak mempunyai kewenangan sebab pelaksana kartu prakerja merupakan PMO yang berada di bawah Kemenko Perekonomian. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tidak punya akses langsung ke aplikasi dan data penerimanya juga sulit diakses. Belum lagi, jadwal pembukaan kartu prakerja tidak pasti dan sulit diproyeksi. 

“Belum lagi permasalahan dari sisi masyarakat, dengan pendaftaran secara online, maka tidak semua masyarakat bisa mengakses. Kalaupun berhasil masuk, pelatihannya semua menggunakan video, bukan praktek secara langsung, kemudian standar kompetensinya tidak jelas, serta tingkat penerimaan materi dan penerapan setelah pelatihan kurang maksimal. Yang terparah, banyak lembaga pelatihan mengalami kesulitan untuk mendaftar menjadi mitra Kartu Prakerja,” tuturnya. 

Adapun berdasarkan data Wajib Lapor kemenaker.go.id, Kota Salatiga memiliki jumlah tenaga kerja mencapai 19.407 orang dengan komposisi sebanyak 7573 pekerja laki-laki dan 11.834 pekerja perempuan. Penerima Kartu Prakerja, sepanjang 11 Gelombang, mencapai 3832 pekerja. Sedangkan, jumlah perusahaan di Kota Salatiga hanya sekitar 365 (WLK) yang didominasi 180 perusahaan kecil, 165 perusahaan menengah, dan 20 perusahaan besar.   alw/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)