Panja Tata Ruang Komisi II Serap Masukan ke Jabar

 
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Tiara/Man

Panitia Kerja (Panja) Tata Ruang Wilayah Komisi II DPR RI menyerap masukan terkait pengelolaan tata ruang wilayah dan segala permasalahan, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Provinsi Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang meliputi rencana penyusunan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang wilayah dan berbagai persoalan yang ditemukan khususnya di Jabar. 

“Kunjungan Panja Tata Ruang Komisi II DPR ke Jabar ini ingin memperoleh penjelasan dan masukan secara lebih detail dan mendalam dari Pemprov Jabar sebagai bahan nanti Tim Panja Tata Ruang dalam menyusun rekomendasi di akhir tugas Panja. Yang nantinya akan menjadi bahan diskusi internal Komisi II DPR dan akan dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam raker/RDP dengan kementerian/lembaga terkait,” jelas Saan usai memimpin Panja Tata Ruang Komisi II DPR RI, ke Kantor Wilayah BPN Jabar, Bandung, Jumat (17/9). 

Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Politisi Partai NasDem ini menuturkan persoalan tata ruang menjadi isu yang penting ke depan. Dimana, tidak hanya semata-mata dalam konteks kepentingan investasi dan kemudahan orang dalam berusaha. Tapi juga penting di dalam dengan isu-isu baik global maupun nasional.  tra/es

Banten Dapat Jadi Contoh Penerapan KKPR Sesuai dengan Tata Ruang

 
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Foto: Ridwan/Man

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal berharap Provinsi Banten dapat menjadi contoh daerah penerapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang sesuai dengan prinsip tata ruang. Sebab, menurutnya, secara umum Banten sudah melaksanakan ketetapan tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah mengacu pada tata ruang wilayah dan nasional. 

“Dan (kesesuaian KKPR dengan tata ruang) ini akan kita coba sosialisasikan ke depan. Banten bisa jadi contoh diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Syamsurizal saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Tata Ruang Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah Badan Pertahanan Negara (BPN) Provinsi Banten, di Serang, Banten, Jumat (17/9). 

Komisi II, tambahnya, mendorong agar semua pihak yang membutuhkan KKPR untuk urusan bisnis, dapat memahami ketentuan baru yang ada dalam PP Nomor 21 tahun 2021. KKPR tersebut menggantikan izin lokasi dan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dalam membangun dan mengurus tanah yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha melanjutkan proses izin berusaha. 

Menurut politisi PPP ini, pelaku usaha, terlebih yang bergerak di sektor UMKM dapat menyerap tenaga kerja hingga 85 persen. Sehingga, adanya KKPR yang disesuaikan dengan tata ruang ini diharapkan dapat mendorong investasi yang semakin banyak.  rdn/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)