Otsus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua dan Papua Barat

Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun (paling kiri) menyampaikan sambutan saat menyerap masukan terkait revisi UU Otsus Papua di Manokwari. Foto: Sofyan/nvl

Panitia Khusus (Pansus) Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat menyerap masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, di Manokwari, Papua Barat.

Ketua Pansus Komarudin Watubun menilai, setelah berjalan 20 tahun, terdapat peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat sebagai dampak adanya kebijakan Otsus, namun Papua dan Papua Barat masih masuk dalam kategori daerah tertinggal. 

Komarudin mengatakan, kondisi tersebut memprihatinkan, mengingat dana otsus telah banyak dikucurkan. Dari tahun 2002 hingga 2021, dana Otsus mencapai Rp139,65 triliun, bahkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan yang tertinggi.

Dana Otsus dirasa masih dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Otsus Papua, dana otonomi khusus sebesar 2 persen dari dana alokasi umum nasional akan berakhir pada tahun 2021, karena hanya berlaku selama 20 tahun.

“Setelah tahun 2021, pemberian dana Otsus ke Provinsi Papua dan Papua Barat tidak mempunyai dasar hukum. Dengan demikian jika tidak dilakukan perubahan pada Undang-Undang Otsus Papua, maka dana otsus akan dihentikan,” kata Komarudin saat menyampaikan sambutan dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Papua Barat dan pihak-pihak rapat terkait di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Senin (3/5). 

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua DPR Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat (MRP) Papua Barat, Pimpinan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-Papua Barat, Ketua Forum Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam XIV/Kasuari, Kabinda Papua Barat, Rektor Universitas Papua, perwakilan FKUB), serta Tim Asistensi Penyusunan RUU Otsus Papua. 

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, selain dana Otsus, permasalahan lain terkait pelaksanaan Otsus adalah pelaksanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat terkendala kondisi geografis yang menyebabkan biaya pembangunan cukup tinggi dan proses pembangunan tidak dapat berjalan secara optimal. 

Anggota Komisi II DPR RI itu menilai selama ini ada sejumlah UU sektoral yang menabrak UU Otsus, sehingga UU ini tidak berjalan dengan maksimal. Untuk itu ia mengajak sejumlah lembaga terkait seperti Kemenkeu dan Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, untuk ikut dalam pembahasan revisi UU Otsus. 

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berharap seluruh masukan yang disampaikan kepada Pansus Otsus Papua itu dapat diperjuangkan. “Saya berharap rapat ini dapat menampung semua masukan, sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodir demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua,” kata Dominggus.  sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)