Optimisme Indonesia Kendalikan Covid-19

Salah satu upaya untuk menekan angka kasus Covid-19 yang kian meningkat adalah dengan pe-nyediaan vaksin Covid-19 dari pemerintah. Keberadaan vaksin ini diharapkan dapat melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi. Hingga saat ini, pemberian vaksin Covid-19 adalah solusi yang dinilai paling jitu untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit Covid-19

DPR pun mendukung penuh program vaksinasi gratis yang mulai diselenggarakan pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong pemerintah dan Kemenkes untuk segera menerbitkan regulasi terkait program vaksinasi covid, untuk menghindari komersialisasi dan proses teknis di lapangan. Peraturan tersebut harus dapat memastikan program vaksinasi berjalan lancar dan efektif untuk menuntaskan pandemi Covid-19, serta tidak menimbulkan benturan pihak-pihak terkait. “Peraturan terkait vaksinasi harus mengatur secara detail mekanisme vaksinasi, harga vaksin, bagaimana ketentuan vaksin mandiri, bagaimana ketentuan vaksin subsidi, skala prioritas distribusi vaksin, tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan Covid-19, serta pasien-pasien yang kritis perlu diprioritaskan, rumah sakit yang akan mendistribusikan vaksin, hingga bentuk pengawasannya,” tegasnya.

Mantan Ketua Komisi III ini pun menyesalkan maraknya sejumlah rumah sakit (RS) di Indonesia yang telah membuka pendaftaran dan menetapkan harga vaksinasi Covid-19, sementara belum ada penetapan ketentuan vaksinasi oleh pemerintah. Azis mengimbau seluruh rumah sakit di Indonesia, masyarakat dan pihak-pihak terkait agar dapat menunggu arahan dari pemerintah.

“Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pemberian vaksin kepada masyarakat gratis. Pihak rumah
sakit jangan offside, harap bersabar, tunggu regulasinya, tunggu arahan, dan keputusan pemerintah kembali. Kementerian Kesehatan perlu mengkoordinir rumah sakit agar tidak mencuri start sampai diterbitkannya peraturan resmi dari pemerintah,” kata Azis.

Pemerintah didorong untuk memastikan program vaksinasi berjalan lancar setelah mendapatkan persetujuan dari BPOM serta sertifikasi halal dari MUI sehingga masyarakat dapat merasa yakin dan aman untuk divaksinasi.

Azis mengapresiasi langkah cepat BPOM dan MUI dalam mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Covid-19 buatan Sinovac serta sertifikasi halal. Menurutnya, pemberian izin tersebut dikeluarkan tepat dua hari menjelang rencana dimulainya vaksinasi nasional.

PRESIDEN JOKOWI SUDAH MENEGASKAN BAHWA PEMBERIAN VAKSIN KEPADA MASYARAKAT GRATIS. PIHAK RUMAH SAKIT JANGAN OFFSIDE, HARAP BERSABAR, TUNGGU REGULASINYA, TUNGGU ARAHAN, DAN KEPUTUSAN PEMERINTAH KEMBALI. KEMENTERIAN KESEHATAN PERLU MENGKOORDINIR RUMAH SAKIT AGAR TIDAK MENCURI START SAMPAI DITERBITKANNYA PERATURAN RESMI DARI PEMERINTAH

“Kami apresiasi langkah cepat dan jujur dari BPOM dan MUI dalam mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac. Dengan efisiensi
65,3 persen sudah sesuai dengan persyaratan WHO, sehingga logis untuk memulai vaksinasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang di rencanakan,” kata Azis dalam siaran persnya beberapa waktu lalu Azis menilai tidak mudah mempersiapkan izin untuk hal krusial seperti vaksin Covid-19 sehingga perlu diapresiasi kinerja BPOM yang sudah bekerja keras dalam waktu singkat dalam melakukan penelitian secara seksama. Namun, menurut dia, DPR akan mengawasi proses vaksinasi agar dapat terlaksana sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Azis pun mendesak Kementerian Kesehatan dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait dan pemda dalam merealisasikan kelancaran program vaksinasi Covid-19. “Kementerian Kesehatan harus proaktif dalam mengawal agar standar mutu,SOP dan koordinasi dengan pemda serta lembaga-lembaga terkait bisa berjalan sesuai harapan. Kualitas vaksin harus dijaga, edukasi kepada tenaga medis perlu ditingkatkan dalam hal agar dapat mengedukasi kembali masyarakat saat disuntik (vaksin),” ujarnya.

Menurut Azis, terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), kementerian-kementerian terkait tidak boleh lamban dalam menjelaskan kepada masyarakat. Hal itu, kata dia, penting dalam membentuk keyakinan dan kesiapan mental masyarakat.

“Namanya situasi darurat, jadi pasti banyak pertanyaan. Karena itu koordinasi antara kementerian dengan mitra-mitra terkait perlu cepat dan tepat mengedukasi masyarakat,” katanya. Ia menilai perlu kreativitas ekstra dalam menyosialisasikan vaksin berserta efek sampingnya dan hal yang sama harus dilakukan saat vaksin merek lain sudah ada.

Azis juga menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali sejak 11 Januari 2021 merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersinergi agar dapat menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan daerah untuk menunjang PPKM, sehingga PPKM berjalan efektif dan efisien dalam menurunkan angka pertumbuhan kasus Covid-19,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu meminta pemda wajib kooperatif dan mendukung PPKM serta menerbitkan peraturan pelaksana untuk menunjang kebijakan tersebut. Menurutnya, Pemda juga harus dapat bersinergi dengan TNI dan Kepolisian guna meningkatkan pengawasan dalam implementasinya. Hal tersebut akan menciptakan optimisme di masyarakat bahwa negara dapat berhasil dalam mengentaskan virus mematikan yang sudah hampir setahun lamanya melanda Indonesia.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)