Nurul Arifin: RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin.

DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan UndangUndang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Melalui Komisi I DPR RI, pembahasan RUU PDP bersama pemerintah hanya tinggal sinkronisasi saja. RUU PDP sendiri telah diinisasi sejak tahu 2016 lalu. Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan, saat ini pembahasan hanya tersisa terkait ketentuan sanksi pelanggaran penggunaan data pribadi. 

“(RUU PDP masih membahas) tentang sanksi administrasi dan sanksi pidana,” kata Nurul dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (11/7). Nurul menegaskan, pembahasan sanksi belum menemui kata sepakat, sebab masih terdapat perdebatan terkait sanksi yang tepat bagi penyalahguna data pribadi. 

Meski demikian, lanjut politisi Partai Golkar itu, Komisi I DPR telah mendapat waktu tambahan merampungkan pembahasan RUU PDP. Teranyar, penambahan waktu diberikan pada penutupan Masa Sidang ke-V Tahun Sidang 2021-2022. “Sudah diminta waktu perpanjangan satu kali lagi masa persidangan,” jelas Nurul. 

Adapun, sambung legislator dapil Jawa Barat I tersebut, Komisi I DPR RI menargetkan proses pembahasan RUU PDP berjalan lancar, sehingga bisa segera disahkan pada masa sidang berikutnya atau Agustus mendatang. “Insya Allah kita mengejar tahun ini supaya kelar, karena (UU ini) penting banget,” komitmen Nurul. •tn/sf

KOMISI I DPR RI MENARGETKAN PROSES PEMBAHASAN RUU PDP BERJALAN LANCAR, SEHINGGA BISA SEGERA DISAHKAN PADA MASA SIDANG BERIKUTNYA ATAU AGUSTUS MENDATANG.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)