Mulyanto Ingatkan Pemerintah BerhatiHati Cabut Kebijakan DMO dan DPO

 
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: AZKA/NVL

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak mencabut kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO) untuk menjamin ketersediaan bahan baku produksi minyak goreng dalam negeri. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengimbau pengusaha untuk menyisihkan produksi CPO, karena hal tersebut dinilai terbukti tidak efektif dan malah membuat harga minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET).  

Hal tersebut dikatakannya saat menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut rencana penghapusan kewajiban DMO- DPO (Domestic Price Obligation) CPO untuk bahan baku minyak goreng domestik. “Pendekatan negara tidak cukup sekadar berupa imbauan moral, meminta komitmen pengusaha atau semacam gentlemen agreement terkait dengan penyediaan CPO sebagai bahan baku minyak goreng dalam negeri,” kata Mulyanto kepada awak media, Rabu (27/7). 

Mulyanto menilai, imbauan kepada pengusaha selama ini adalah pendekatan kultural dalam masyarakat. Namun, pendekatan pemerintah semestinya lebih bersifat struktural berbasis regulasi. “Negara memiliki kontrak sosial dengan masyarakat, karenanya pendekatan negara terutama bersifat binding (mengikat) dan compulsory (memaksa) bukan sekadar voluntary (sukarela),” ujarnya. 

Lebih lanjut, legislator daerah pemilihan (dapil) Banten III mengingatkan, sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga pernah mendesak partisipasi produsen sawit untuk ikut dalam program subsidi minyak goreng curah berbasis Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, imbauan tersebut tidak efektif. 

Untuk itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dengan rencana menghapus kebijakan DMODPO minyak sawit mentah dan menyerahkan ketersediaannya pada kesukarelaan komitmen produsen. Ia pun mewanti-wanti, jangan sampai kebijakan tersebut justru menyebabkan lonjakan harga minyak goreng dan memicu inflasi, sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan secara hati-hati, jangan gegabah, apalagi condong pada pengusaha minyak goreng ketimbang masyarakat. 

“Pemerintah tidak cukup bekerja berbasis ‘imbauan’ tetapi harus ‘hadir’ mengendalikan aspek ketersediaan dan harganya. Jangan sampai komoditas ini langka atau harganya tidak terjangkau masyarakat seperti sebelum-sebelumnya,” tegas Anggota Baleg DPR RI itu. •bia/aha

PENDEKATAN PEMERINTAH SEMESTINYA LEBIH BERSIFAT STRUKTURAL BERBASIS REGULASI. ”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)