Mohammad Toha: Dokumen Warkah Harus Terbuka

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha. Foto: AYU/PDT
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha. Foto: AYU/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengungkapkan salah satu permasalahan tanah yang ada saat ini karena ketidakterbukaan dokumen warkah. Ia memaparkan kasus permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Jawa Timur misalnya, yang dikenal dengan surat hijau, dan permasalahan pertanahan antar warga Waringin Sumiarjo Joyoboyo (Warjoyo) yang jumlahnya lebih dari lima ribu orang dengan PT KAI.  

“Ini terjadi salah satunya karena ketidakterbukaan dokumen warkah. Dokumen warkah itu sebenarnya terbuka bagi siapapun, bisa mengaksesnya. Dengan terbukanya dokumen warkah, maka bisa duduk bareng, dibicarakan antar kedua belah pihak. Sehingga tidak harus masuk ke pengadilan,” ungkap Toha saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI mengunjungi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Jawa Timur, di Surabaya, baru-baru ini.  

Lebih lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan jika tidak dibiarkan akses untuk melihat dokumen warkah itu sejatinya bisa dilaporkan ke Ombudsman. Selain itu ia menilai bahwa segala permasalahan pertanahan nasional itu butuh good will (niat baik) dari pemerintah.

Dengan kata lain harus ada penanganan dari koordinator utama dari bidang pertanahan itu sendiri, yakni Menteri ATR/BPN, Kejaksaan dan Menteri Keuangan. Pasalnya, negara sudah menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.  

“Saya minta Pak Menteri datang langsung ke lokasi, setidaknya kesini (BPN Kanwil Jawa Timur) untuk merekapitulasi semua persoalan pertanahan yang ada. Mungkin penyelesaiannya tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi paling tidak harus ada kemajuan dari penyelesaian pertanahan ini. Dan kami akan terus memantau, mengingat sudah dua kali juga hal ini diadukan ke DPR. Kami akan mendorong terus penyelesaian masalah ini,” pungkasnya. 

Diketahui berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. 

Jadi, secara umum warkah yang dimaksudkan dalam peraturan ini adalah bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maupun perdata. Untuk diserahkan oleh pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan ke Kantor Pertanahan sebagai bahan penelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantah. •ayu/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)