Minim Komunikasi dan Tidak Adanya Kejelasan Sebabkan Prahara di Desa Wadas

 
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat konferensi pers bersama Gubernur Jateng dan Kapolda Jateng. Foto: Jaka/nvl

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, minimnya komunikasi pemerintah kepada warga terhadap rencana master plan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tidak adanya kepastian pembayaran tanah, inilah yang menyebabkan terjadinya prahara di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Temuan itu mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI saat berdialog kepada sejumlah warga yang pro dan kontra maupun dari LBH di Desa Wadas. 

“Parameter persoalan dasarnya adalah kepastian soal pembayaran bagi masyarakat yang sudah setuju tanahnya dijual dan komunikasi yang sampai hari ini belum nyambung secara maksimal tentang persoalan proyek ini, antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan pihak-pihak instansi yang terlibat langsung. Harapannya ke depan proyek ini bisa berjalan dengan baik, masyarakat pun puas dan bisa menerima,” jelas Desmond saat konferensi pers bersama Gubernur Jateng dan Kapolda Jateng, di Mapolda Jateng, Semarang Jumat (11/2). 

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, berdasar keterangan di lapangan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) harus menjelaskan kepada warga terkait teknis pengambilan batu andesit yang tidak merusak lingkungan dan jalan masyarakat, karena mereka mengklaim punya teknologinya. “Kepala BBWS bilang untuk mengambil batu andesit punya teknologi yang cukup sehingga tidak merusak lingkungan, mari kita kawal dan buktikan, mereka mengklaim sudah punya peralatan sendiri,” terang Desmond. 

Desmond juga mengingatkan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, ke depannya harus memimpin dialog yang belum tersambung ini, berdiskusi dan mengevaluasi segala kegiatan-kegiatan agar lebih terukur ke depan. “Pak Ganjar tadi mengakui, memang ada kekurangan-kekurangan sementara atas kasus yang lalu, dan beliau tegaskan siap bertanggung jawab untuk memperbaiki ke depan. Agar berita-berita yang jelek tentang banyak hal bisa diselesaikan dan bisa membuat para pihak bahagia ke depannya,” harap Desmond. 

Ke depan, lanjut Ganjar, juga akan dievaluasi pola-pola pendekatan yang lebih baik kepada masyarakat, baik yang kontra maupun pro. Harapannya semua pihak tidak ada yang dirugikan, mengingat TNI dan Polri tidak mungkin bisa menyelesaiakan hal-hal dasar yang harusnya menjadi tugas BPN, BBWS dan Gubernur. “Nah, hal-hal seperti ini ke depan yang akan dikoordinasikan oleh Pak Ganjar. Agar hal-hal yang dirasa kurang, bisa diantisipasi dengan baik. Ada usulan dari Komisi III, coba dihitung saja luasan wilayah yang sudah setuju tanahnya dijual, apakah sudah mencukupi batunya untuk Bendungan Bener, kalau ternyata cukup berarti yang tidak setuju ini ngapain tanahnya harus dijual lagi,” imbuh Desmond. •jk/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)