Masa Depan Tenaga Honorer Menjadi PR Besar Bersama

Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR dengan jajaran Pemerintah Kota Surabaya. Foto: EKI/PDT
Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR dengan jajaran Pemerintah Kota Surabaya. Foto: EKI/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin mengatakan masa depan tenaga honorer perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak. Keputusan pemerintah menghapus tenaga honorer di lembaga/instansi pemerintahan dan mengubahnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menyisakan PR besar, yakni akan dikemanakan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PNS maupun PPPK.

“Menurut saya mereka merupakan bagian dari masyarakat kita yang sudah lama mengabdi dan tidak bisa begitu saja disuruh cari kerja di tempat lain,” ujar Nur Yasin usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR ke Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (12/9).

Nur Yasin mengatakan pihaknya masih memikirkan usulan-usulan yang bisa diberikan kepada pemerintah untuk mengantisipasi masalah tersebut. Diketahui saat ini pemerintah melalui Badan kepegawaian Nasional (BKN) masih melakukan pendataan terhadap pegawai non-ASN di instansi pemerintahan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN, juga untuk membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait keberlanjutan pegawai honorer.

Terkait pendataan pegawai non-ASN tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti meminta agar pendataan tersebut diselesaikan sesegera mungkin, sehingga pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan terkait tenaga honorer ini sesegera mungkin, yakni 23 November 2023 atau genap 5 tahun setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK dikeluarkan.

“Kita masih ada waktu sekitar 14 bulan, jangan ada lagi molormolor waktu (dalam melakukan pendataan kepada tenaga honorer). Kan kasihan ada (tenaga honorer) yang sudah tiga puluh tahun mengabdi tapi masih tinggal di toilet sekolah dengan gaji Rp300 ribu per bulan, ini sangat tidak layak dan tidak cukup,” ujar Krisdayanti.

Dalam pertemuan dengan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI, Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan memaparkan, beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi persoalan tenaga honorer yang berpotensi kehilangan pekerjaannya karena tidak lolos seleksi PNS maupun PPPK, di antaranya melalui peluncuran platform ASSik atau Arek Suroboyo Siap Kerja dan menyediakan rumah padat karya. •eki/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)