Mal Pelayanan Publik Harus Semakin Terintegrasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal memimpin Kunspek Komisi II DPR RI meninjau MPP Palembang. Foto: Tiara/nvl

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menekankan pentingnya integrasi secara digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain itu, MPP juga perlu adaptif terhadap perubahan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Terutama di era globalisasi saat ini yang mengedepankan prinsip keterbukaan (open government).

“Kami menilai MPP di Kota Palembang ini dengan 373 jenis pelayanan dari 30 instansi sudah terintegrasi dalam satu atap adalah inovasi yang terbaik dan hal ini bagus. Saya kira patut dikembangkan di wilayah tanah air Indonesia. Karena ini sangat memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik,” jelas Syamsurizal usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau MPP Kota Palembang, di Sumatera Selatan, Kamis (27/5).

Berbagai inovasi pelayanan publik, lanjut Syamsurizal harus terus dikembangkan pemerintah, khususnya dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima. Inovasi tersebut merupakan terobosan untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan MPP agar semakin optimal ke depannya. “Ini sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang juga dikaitkan dengan lahirnya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dan saya melihat hal ini diwujudkan di MPP Palembang ini,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Di sisi lain, dirinya menyayangkan masih adanya instansi yang mengharuskan masyarakat untuk kembali datang ke kantor induk, padahal sudah memperoleh pelayanan di MPP. “Semestinya yang namanya pelayanan publik itu, tidak lagi kembali ke kantor induk, jadi mesti final di MPP. Sekarang kan sudah terintegrasi secara elektronik, jadi seharusnya bisa diselesaikan. Misalnya melalui pertemuan virtual antara staf yang ada di MPP dengan yang ada di kantor induk,” jelas Syamsurizal.

Ke depannya, politisi daerah pemilihan Riau I ini berharap MPP yang berada di daerah-daerah lain bisa mengembangkan konsep elektronik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik secara efisien dan transparan. “Saya berharap pemerintah kota Palembang untuk terus mengoptimalkan pelayanan publik baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, karena pelayanan publik sangat mempengaruhi sektor-sektor kehidupan,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengungkapkan kedatangan Komisi II DPR RI ke Palembang menjadi sebuah motivasi bagi Pemerintah Kota Palembang untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Palembang dan Sumsel. “Terkait dengan beberapa masukan dan saran, tentu akan kami akomodir guna mewujudukan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal,” tutur Harnojoyo kepada Komisi II DPR RI.

Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI turut diikuti sejumlah Anggota Komisi II DPR RI, di antaranya Cornelis, Hugua, Endro Suswantoro Yahman dari F-PDI Perjuangan, Bagus Adhi Mahendra (F-PG), Ahmad Muzani dan Irwan Ardi Hasman dari F-Gerindra, Rezka Oktoberia (F-PD), Teddy Setiadi (F-PKS), dan John Siffy Mirin (F-PAN). tra/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)