Lembaga Filantropi Selewengkan Dana, Iskan Lubis: Ada Kelemahan Regulasi

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis. Foto: ERMAN/NVL

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 yayasan filantropi diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis kasus yang menimpa ACT dan lembaga serupa lainnya terjadi karena adanya kelemahan regulasi. Untuk itu, Iskan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

“Perlu disempurnakan regulasi yang mengatur pengumpulan donasi masyarakat, baik berupa uang maupun barang, karena regulasi yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan situasi yang ada saat ini,” kata Iskan sebelum mengikuti Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Beberapa hal yang perlu direvisi, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengenai transparansi, akuntabilitas hingga kontrol publik dan pemerintah terhadap pengumpulan uang dan barang. “Kalau tidak segera diperbaiki, ini akan merugikan masyarakat, karena pengawasannya itu tidak jalan. Saya mendukung Menteri Sosial membentuk timsus untuk melakukan pengawasan terhadap izin lembaga filantropi dan penyaluran bansos,” kata Iskan.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini mengatakan akan membentuk timsus untuk melakukan pengawasan terkait izin lembaga filantropi dan penyaluran bansos. Timsus akan diisi jajaran Kemensos, Bareskrim Polri, Kejaksaan, PPATK, KPK, BPKP, Kemenkumham, dan Kominfo. “Timsus yang terdiri atas sejumlah lembaga itu tak hanya bertugas mengawasi, tapi juga mengkaji ulang semua regulasi,” tutup Iskan. •rnm/sf

PERLU DISEMPURNAKAN REGULASI YANG MENGATUR PENGUMPULAN DONASI MASYARKAT, BAIK BERUPA UANG MAUPUN BARANG.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)