Legislator Tolak Usulan Revisi UU TNI yang Perbolehkan Isi Jabatan Sipil

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno. Foto: RUNI/NVL

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya dikabarkan mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengatur penempatan tentara di jabatan-jabatan kementerian. Usulan tersebut akan disampaikan bersamaan dengan usulan revisi UU TNI yang akan diserahkan pemerintah ke DPR RI.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai usulan Menko Kemaritiman dan Investasi merevisi UU TNI agar tentara aktif bisa kembali menduduki jabatan sipil, sama saja dengan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang memperbolehkan anggota TNI aktif menduduki jabatan sipil. 

“Kita harus menjaga semangat reformasi agar tidak sampai kembali ke era sebelumnya di mana adanya dwi fungsi ABRI,” kata Dave dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (16/8).

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, rencana yang diusulkan agar perwira TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil saat ini tak lebih penting dari kebutuhan untuk menjaga profesionalitas. Dave memahami dalam beberapa tugas, kementerian atau lembaga negara membutuhkan profesionalitas dan model kepemimpinan TNI. 

Namun, keperluan itu tak lebih mendesak daripada kebutuhan untuk tetap memelihara supremasi sipil. “Akan tetapi yang paling penting harus tetap dijaga adalah supremasi sipil dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda demokrasi yang hidup di Indonesia,” kata Dave. •tn/aha

AKAN TETAPI YANG PALING PENTING HARUS TETAP DIJAGA ADALAH SUPREMASI SIPIL DALAM MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN DAN RODA DEMOKRASI YANG HIDUP DI INDONESIA.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)