Legislator Tekankan, Satgas Pengawasan TKA Sangat Dibutuhkan

Anggota komisi IX DPR RI Darul Siska saat bertukar cenderamata usai pertemuan komisi IX dengan Wakil Gubenur Sulawesi Tengah, Kadis Transmigrasi danTenaga kerja Morowali, Indonesia Morowali Industrial Park, Palu, Jumat (30/9/2022). Foto: ARF/PDT 
Anggota komisi IX DPR RI Darul Siska saat bertukar cenderamata usai pertemuan komisi IX dengan Wakil Gubenur Sulawesi Tengah, Kadis Transmigrasi danTenaga kerja Morowali, Indonesia Morowali Industrial Park, Palu, Jumat (30/9/2022). Foto: ARF/PDT

Anggota komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Morowali masih menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu ia menilai perlunya pembentukan satgas pengawasan tenaga kerja asing agar informasi terkait jumlah dan status TKA di Indonesia dapat diketahui.

“Setelah ada pembenahan sekarang tidak lagi banyak muncul masalah, walaupun semuanya belum selesai. Nah yang belum selesai ini saya kira menjadi perhatian kami umpamanya masih dianggap kurang tenaga pengawas bagi TKA di sana sementara TKA yang datang dan pergi ini masih banyak jumlahnya,” sebut Darul Siska usai pertemuan komisi IX dengan Wakil Gubenur Sulawesi Tengah, Kadis Transmigrasi danTenaga kerja Morowali, Indonesia Morowali Industrial Park, Palu, Jumat (30/9).

Darul Siska menjelaskan alih teknologi antara pekerja asing dan pekerja lokal belum berjalan dengan optimal karena kendala bahasa dan keterbatasan Balai Latihan Kerja (BLK) yang belum mengantisipasi kebutuhan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan seperti operator alat berat, sementara BLK-nya baru akan dibangun.

“Saya kira ini merupakan tantangan, kemudian sinergisitas di tingkat pemerintah daerah dengan dinas tenaga kerja dengan perusahaan ini juga masih perlu ditingkatkan umpamanya ada fasilitas yang mau diberikan oleh pihak-pihak investor perusahaan pada anak-anak muda kita di Morowali tetapi yang mau dilatih orangnya belum cukup umpamanya dibutuhkan 1000 mencari 1000-nya susah saya kira ini masalah,” tegasnya.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini, menjelaskan terkait permasalah pendataan kependudukan yang sudah bekerja namun masih belum sesuai antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten. Lanjut Darul Siska, menurut provinsi, ada tingkat pengangguran yang tinggi di sana, yang mana sebenarnya memang disebabkan oleh peralihan status kependudukan. Dimana pendatang kemudian di data sebagai orang yang menganggur kemudian dipindah ke tempat lain sudah bekerja.

“Akurasi datanya tidak diperbarui setiap saat sehingga ada kesan investasinya sudah makin besar tetapi tingkat penganggurannya juga makin tinggi. Ini yang harus diselesaikan, akurasi data, kemudian sinergisitas antar kelembagaan ini agar mempunyai informasi yang sama. Kami dari DPR melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian untuk kita sampaikan kepada kementerian tenaga kerja, soal BLK, soal tenaga pengawas kemudian juga fasilitas operasional untuk pengawasan di sana,” pungkas Darul. •afr/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)