Legislator Nilai Pemerintah Sudah Antisipasi Mundurnya Softbank dalam Proyek IKN

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno. Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai pemerintah sudah mengantisipasi mundurnya Softbank Group sebagai salah satu investor pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Bahkan politisi yang juga akademisi ini mengaku tak kaget jika nantinya masih ada lagi anggota konsorsium pendanaan IKN yang akan mundur di waktu yang akan datang.  

“Dari penjelasan resmi yang disampaikan pihak pemerintah, karena ada bagian dari proposal Softbank yang tidak bisa diakomodasi dalam UndangUndang IKN kita, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Itu sebabnya dengan perhitungan sebagai investasi dari Softbank dan mereka menilai tidak masuk secara ekonomis, itu sebabnya mundur. Dan juga saya tidak akan heran kalau ada 1-2 lagi konsorsium yang mundur,” jelas Hendrawan kepada Parlementaria di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (14/3). 

Hendrawan menjelaskan, Softbank bukanlah satu-satunya investor dalam pembangunan IKN. Selain perusahaan modal ventura asal Jepang tersebut, IKN masih memiliki beberapa calon investor potensial seperti Uni Emirat Arab. “Memang muncul kekhawatiran ya, kalau Softbank mundur, janganjangan konsorsium pendanaan lainnya akan mundur. Tetapi, rupa-rupanya pemerintah sudah mengambil antisipasi dengan tadi, investor dari Uni Emirat Arab misalnya,” jelas politisi PDIPerjuangan ini. 

Ia menambahkan, pemerintah telah berkomitmen menggelontorkan APBN Rp90 triliun untuk mendukung pembangunan IKN, namun hal tersebut baru akan menutupi kurang dari 20 persen dana yang ditargetkan atau dari total Rp467 triliun keperluan dana pembangunan awal IKN. Meski begitu, Hendrawan menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan beberapa skema pendanaan untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi. 

“Pada pertemuan rapat Pansus pertama ada menteri negara perencanaan pembangunan, ada Menteri Keuangan dan ada wakil dari Kemenkumham. Di situ kan Bu Sri Mulyani diberi kesempatan untuk menyampaikan assessment dari segi keuangan dan Ibu Sri Mulyani mengatakan komitmen APBN akan dialokasikan Rp90 triliun itu, tetapi pemerintah mempersiapkan skemaskema pendanaan yang disebut campuran lah, blended financing bahkan tidak ada salahnya kalau suatu saat kita menerbitkan obligasi khusus untuk ibukota negara,” jelas Anggota Pansus yang ikut merancang UU Ibu Kota Negara tersebut. •uc,rdn/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)