Legislator Minta MA Pastikan Kesejahteraan Hakim di Indonesia

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat pertemuan di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Selasa, (11/10/2022). Foto: RSB/PDT
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat pertemuan di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Selasa, (11/10/2022). Foto: RSB/PDT

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menilai para hakim yang berada di daerah masih belum dalam batas kewajaran dalam mendapatkan kesejahteraan maupun keamanan. Pasalnya dalam pertemuan Komisi III dengan Pengadilan tinggi Sulawesi Selatan, Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pengadilan Militer mengemuka persoalan dimana para hakim di daerah hanya mendapatkan tunjangan pengganti rumah dinas yang tergolong kecil.

”Disinilah negara harus hadir agar bisa memberikan fasilitas untuk para hakim, negara harus bisa memberi fasilitas terhadap mereka baik itu tempat tinggal, maupun kendaraan, selain itu negara harus memberikan jaminan kesehatan maupun keamanan kepada hakim di seluruh Indonesia,” kata Adies usai memimpin pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Syahrial Sidik, beserta jajarannya di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Selasa, (11/10).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan persoalan lain yaitu, terkait mobil dinas hakim militer yang sudah berusia dua puluh tahun dan sudah seharusnya di remajakan atau diganti oleh kendaraan dinas yang baru sesuai kebutuhan yakni 19 mobil untuk kebutuhan semua Pengadilan Militer yang ada di Indonesia.

”Saya rasa dengan anggaran Mahkamah Agung (MA) yang mencapai kurang lebih Rp11,8 triliun, seharusnya sudah bisa memberikan penggantian mobil dinas yang baru. Kami ingin Mahkamah Agung bisa bertanggung jawab terhadap hakim-hakim yang berada di bawah, dalam menjamin kesejahteraan. Baik bangunan tempat kerja maupun tempat tinggalnya perlu menjadi perhatian,” pungkasnya.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan, kesejahteraan hakim-hakim di daerah perlu menjadi perhatian MA. “Dan terakhir terkait pensiunan para hakim yang sudah mengabdi puluhan tahun harus diberikan penghargaan sesuai masa kerjanya jangan sampai dikesampingkan tanggung jawab dan hak mereka. Dengan demikian terkait hal tersebut DPR akan kembali mengusulkan tentang RUU Jabatan Hakim,” sebut Adies.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengatakan bahwa negara harus hadir untuk kesejahteraan dan keamanan para hakim di seluruh Indonesia terutama di daerahdaerah. Guna menjaga harkat dan martabat keluhuran para hakim ini sebagai benteng terakhir dalam mencari keadilan baik dalam konteks moral justice, social justice dan legal justice memang harus dijaga sedemikian rupa. •rni/aha

KAMI INGIN MAHKAMAH AGUNG BISA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP HAKIM-HAKIM YANG BERADA DI BAWAH, DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN. BAIK BANGUNAN TEMPAT KERJA MAUPUN TEMPAT TINGGALNYA.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)