Laporkan Kinerja Dewan di HUT ke-77, Puan Maharani Paparkan RUU yang Berhasil Diselesaikan

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 DPR RI. Foto: JAKA/NVL
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 DPR RI. Foto: JAKA/NVL

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengungkapkan selama satu tahun sidang, yakni pada Tahun Sidang 2021-2022, DPR RI bersama pemerintah berhasil menyelesaikan 32 Rancangan Undang-Undang (RUU). DPR RI juga terus berupaya bekerja dengan menganut prinsip transparansi publik.

“Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada Tahun Sidang 2021-2022, DPR RI bersama pemerintah berhasil menyelesaikan 32 Rancangan Undang-Undang (RUU),” kata Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Dilanjutkannya, beberapa RUU yang berhasil dihasilkan DPR pada Tahun Sidang 2021-2022 sesuai dengan program legislasi nasional (Prolegnas) di antaranya UU tentang Ibu Kota Negara, UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kemudian UU tentang Keolahragaan, UU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, UU tentang Pemasyarakatan, UU Kejaksaan dan UU tentang pembentukan provinsi serta UU Pengadilan Tinggi sejumlah daerah.

Selain itu, lanjutnya, DPR juga telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang sangat penting sebagai dasar hukum dalam pembentukan undang-undang dengan model omnibus law.

DPR RI pun telah menghasilkan sejumlah RUU penyesuaian dasar hukum berbagai provinsi yang sebelumnya masih berlandaskan Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat). DPR juga menyelesaikan RUU pembentukan daerah otonomi baru untuk 3 provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan sebagai instrumen hukum dalam mempercepat pembangunan wilayah NKRI.

“Ke depan, DPR RI dan Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan Rancangan Undang Undang yang terdapat dalam Prolegnas Prioritas 2022, baik dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I maupun tahap penyusunan di DPR RI,” terang politisi PDI-Perjuangan ini.

Puan juga menambahkan, pembentukan UU merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dengan Pemerintah. Oleh karena itu, kata Puan, diperlukan komitmen bersama antar pembentuk UU, yaitu DPR RI dan Pemerintah, dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional. •ayu/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)