Langkah Diplomasi Kemlu Terkait Ketersedian Vaksin Diapresiasi

Badan Kerja Sama Antar- Parlemen (BKSAP) DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerangkan bahwa platform diplomasi parlemen, dalam hal ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD), memiliki banyak ruang untuk mendukung diplomasi Indonesia. BKSAP memiliki Panitia Kerja (Panja) yang saat ini akan fokus ke SDGs dan Indo-Pasifik, sesuai dengan kepentingan luar negeri Indonesia. “Dari sisi parlemen, ini akan komplementer bergerak mendukung pemerintah. Dan pada tahun ini, DPR akan mendukung diplomasi pemerintah juga dengan menjadi tuan rumah pertemuan di Indonesia, apabila situasi memungkinkan, seperti menjadi tuan rumah Global Parliamentary Forum on SDGs bekerjasama dengan IPU, Meeting of Speakers of Eurasian Parliaments (MSEAP) dan juga Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP),” kata Fadli usai rapat koordinasi BKSAP DPR RI dengan Kemlu di Tangerang, Banten, Selasa (12/1).

Rapat koordinasi yang membahas proyeksi kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2021 itu turut dihadiri Pimpinan BKSAP dan sejumlah Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) BKSAP, serta Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar beserta jajaran. Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris yang menyambut baik mengenai perjanjian koridor perjalanan, atau Travel Corridor Agrement (TCA) dan berharap Kemlu dapat mengkomunikasikan negara-negara yang sedang menjadi pembahasan berikutnya mengenai TCA. “Sehingga kami dapat mendukung secara hubungan antarparlemen dengan melobi parlemen negara terkait,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Di sisi lain, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana menambahkan manfaat BKSAP dalam mendukung diplomasi pemerintah adalah sifatnya yang lintasfraksi dan lintaskomisi sehingga semua isu dapat didiskusikan. Ia menyoroti isu ekonomi kreatif mengingat Indonesia memiliki produk budaya Indonesia yang luar biasa. Putu berharap dalam kerja sama ekonomi kreatif, hal-hal terkait transfer ilmu, desain, produk dan lainnya dapat menjadi penekanan diplomasi agar dapat berdampak kepada masyarakat Putu yang juga Anggota Komisi X DPR RI menyambut baik adanya TCA. “Keberadaan TCA dapat memperdalam penetrasi ekonomi kawasan wisata dan juga menjadi momentum untuk mengurangi quantity tourism tetapi jadi quality tourism,” lanjut politisi Partai Demokrat itu yang juga berharap pertemuan reguler serupa dapat dilakukan. Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafizs Tohir (F-PAN) menyinggung makin meningkatnya kerja sama bilateral, sehingga diplomasi Indonesia perlu lebih jeli dalam menangkap dan menggali peluang kerja sama internasional dan bilateral. Kemudian, Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera memberikan masukan terkait peluang memaksimalkan diaspora Indonesia dalam hal status kewarganegaraan dwi-kewarganegaraan.

Mardani juga menyoroti eksistensi Indo-Aid dan mekanisme teknis yang diperlukan dalam upaya pemberian bantuan dan bagaimana parlemen dapat berkontribusi. “Selain itu, kita memiliki Bali Democracy Forum (BDF) dan akan sangat menarik apabila DPR dilibatkan di BDF,” harap politisi F-PKS itu. Dalam kesempatan tersebut, Wamenlu Mahendra Siregar menyampaikan sejumlah capaian- capaian kebijakan luar negeri 2020 dan situasi pemfokusan ulang atau refocusing diplomasi mengingat situasi pandemi Covid-19 serta proyeksi-proyeksi prioritas kebijakan LN Indonesia pada 2021. Wamenlu menyampaikan sedikitnya ada lima prioritas diplomasi pada tahun 2021 seiring dengan situasi pandemi yang belum berakhir. Prioritas pertama dalam konteks diplomasi yakni penguatan national health security, khususnya dalam konteks realisasi komitmen vaksin, membangun industri kesehatan nasional, kerja sama pengembangan riset dan teknologi hingga sistem dan mekanisme menghadapi pandemi. Wamenlu menyampaikan agenda ini menjadi agenda di setiap lapisan. alw/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)