KPK Perlu Tingkatkan Kapasitas Penyidik Untuk Mengusut Kejahatan Finansial

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat berdialog dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Foto: Jaka/Man

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bidang penindakan tindak pidana korupsi. Selain itu, Ia berharap lembaga antirasuah tersebut dapat meningkatkan kapasitas penyidiknya untuk memahami kejahatan finansial (financial crimes) yang marak terjadi saat ini. 

“Sebagaimana yang diketahui, DPR sudah mengesahkan Undang-Undang tentang Mutual Legal Assistance in Criminal Matters antara Indonesia-Swiss. Dalam konteks ini sebaiknya KPK meningkatkan kapasitas penyidiknya dalam memahami kejahatan finansial dan audit forensik,” ujar Ary dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK dan Ketua Dewan Pengawas KPK di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3). 

Diharapkan KPK dapat memahami kejahatan keuangan yang mungkin perlu pelacakan rekening-rekening di bank-bank Swiss. Selain itu, secara khusus politisi Fraksi Partai NasDem itu turut mengapresiasi upaya KPK dalam membentuk program pembelajaran antikorupsi sejak dini di institusi pendidikan anak-anak. 

Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding menyoroti terkait kasus korupsi atau suap perpajakan yang terjadi akhir-akhir ini. “Kasus ini menarik untuk ditelusuri, sebab banyak keluhan dari masyarakat soal ini. Kalau mau serius mengatasi penerimaan pajak, sebab setiap tahun sering tidak tercapai targetnya,” ujar politisi PAN tersebut saat rapat berlangsung. 

Ia mendorong agar KPK dapat mengusut dan menyelidiki oknum-oknum yang terlibat dalam kasus itu. Sebab penggelapan pajak akan merugikan penerimaan negara. Sarifuddin mengusulkan agar KPK juga dapat menelisik praktik transfer pricing yang diduga digunakan untuk menghindari pembayaran pajak. 

Politisi dapil Sulawesi Tengah itu juga mendorong agar KPK turut andil dalam menangani skandal Asabri dan Jiwasraya. Sebab kedua kasus tersebut mendapatkan perhatian lebih dari publik dan diharapkan KPK dapat melakukan supervisi terhadap pengusutannya. 

Secara umum, Komisi III DPR RI mendukung pimpinan KPK untuk meningkatkan capaian kinerja dan efektifitas programnya di berbagai sektor. Serta menggalakkan sosialisasi dan pengenalan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat.   ah/es

sebaiknya KPK meningkatkan kapasitas penyidiknya dalam memahami kejahatan finansial dan audit forensik

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)