Konflik Tanah Jangan Terus-Menerus Hambat Iklim Investasi

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI berfoto bersama dengan mitra kerja terkait di Kantor BPN NTB. Foto: Alfi/nvl

Anggota Komisi II DPR M. Syamsul Luthfi mengungkap bahwa permasalahan pertanahan menjadi 1 dari 5 kendala investasi selama ini. Kendala terkait sertifikasi lahan, izin mendirikan bangunan, hingga terkait zonasi lahan, menjadi masalah utama yang ditemui ketika para investor akan melakukan investasi di Indonesia. Untuk itu, reformasi agraria dinilai penting untuk segera dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).  

“Sangat penting reformasi agraria ini harus dilakukan, dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi karena ini sangat sejalan dengan keinginan pemerintah bagaimana mendorong investor lebih banyak masuk ke Indonesia. Masalah agraria pertanahan ya mungkin termasuk sertifikat elektronik, karena kalau berbicara masalah pertanahan kan pasti terkait dengan sertifikasi lahannya, itu yang selama ini menjadi masalah bagi investor,” kata Samsul usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan mitra kerja terkait di Kantor BPN Nusa Tenggara Barat, Senin (12/4). 

Pemerintah sendiri sebenarnya telah memiliki program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2020 dan pencapaian target sertifikasi bidang tanah tahun 2021. Melalui keduanya, masyarakat harus mampu diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanah yang dimilikinya, sehingga meminimalisir terjadinya sengketa tanah di berbagai Indonesia. Selain itu, tanah yang telah memiliki sertifikat dapat meningkatkan nilai dan harga tanah sehingga dapat digunakan sebagai modal usaha. 

“Dinamika yang terjadi di masing-masing daerah kan hampir sama. Konflik agraria yang sering terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, kemudian antara pemerintah dengan masyarakat, inilah yang harus kita tuntaskan karena tidak boleh ada sejengkal tanah pun di republik ini yang tidak mempunyai status yang jelas,” tegas legislator daerah pemilihan NTB II tersebut.  alw/sf

Sangat penting reformasi agraria ini harus dilakukan, dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi karena ini sangat sejalan dengan keinginan pemerintah bagaimana mendorong investor lebih banyak masuk ke Indonesia

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)