Komisi XI Sepakat Tangguhkan PMN Tunai ke Badan Bank Tanah

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie saat memimpin RDP Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI dan Kepala Badan Bank Tanah. Foto: MUNCHEN/PDT
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie saat memimpin RDP Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI dan Kepala Badan Bank Tanah. Foto: MUNCHEN/PDT

Komisi XI DPR RI sepakat menangguhkan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai kepada Badan Bank Tanah. Keputusan ini secara resmi disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI dan Kepala Badan Bank Tanah, Rabu (9/11).

“Dari seluruh fraksi mayoritas menunda. Jadi, kita akan menunda sampai landasan hukumnya clear, solid dan jelas. Begitu kesimpulan kita pada hari ini. Biar tidak panjangpanjang. Jadi kita sepakat ya. Sepakat?” tanya Dolfie di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Sepakat,” jawab para Anggota Komisi XI DPR RI dalam RDP tersebut.

Sebelumnya, enam fraksi yang hadir menyatakan bahwa pemberian PMN kepada Badan Bank Tanah sebaiknya ditunda dan dikaji ulang lantaran belum adanya landasan konstitusi yang kokoh terkait dengan organisasi tersebut. Badan Bank Tanah merupakan badan khusus yang mengelola tanah serta berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian tanah. Badan ini dibentuk atas amanat Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

UU Cipta Kerja sendiri telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUUXIX/2021. Dengan adanya putusan tersebut, maka segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas akan ditangguhkan.

“PMN yang akan diberikan kepada Bank Tanah hari ini kalau kita dudukkan permasalahannya di dalam landasan hukumnya itu seperti apa, menurut pemerintah? Apakah ini bisa kita lanjutkan? Apakah ini bagian dari kebijakan yang bersifat strategis atau tidak? Apabila ini bersifat strategis, MK mengamanatkan menangguhkan (tiap keputusan strategis). Kalau tidak strategis, kenapa pula perlu uang Rp500 miliar?” tanya politisi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia tersebut saat membuka rapat.

Diketahui, Pada RDP tersebut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI mengajukan persetujuan PMN tunai kepada Badan Bank Tanah sebesar Rp500 miliar. Jumlah ini rencananya akan digunakan untuk kegiatan pengelolaan dan pematangan sebesar Rp415 miliar dan pengembangan tanah Rp84 miliar. •uc/rdn

BADAN BANK TANAH MERUPAKAN BADAN KHUSUS YANG MENGELOLA TANAH SERTA BERFUNGSI UNTUK MELAKSANAKAN PERENCANAAN, PEROLEHAN, PENGADAAN, PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENDISTRIBUSIAN TANAH.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)