Komisi XI Minta Kejelasan Langkah OJK Lindungi Nasabah Asuransi

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly (kanan) saat memimpin kunker reses Komisi XI DPR RI ke Lampung. Foto: Hira/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly meminta kejelasan tentang langkah- langkah yang dilakukan jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatasi dan melindungi nasabah asuransi. Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menerima aduan dari nasabah asuransi Bumiputera yang klaimnya sudah masuk jatuh tempo, namun belum bisa dicairkan. 

“Nah itu perlu segera ada kejelasan. Jadi paling tidak, masyarakat itu tahu apa yang sudah dilakukan oleh OJK, kira kira mereka (OJK) masih bisa diharapkan tidak, selain dari yang punya (premi) mereka itu bisa direalisasikan,” ujar Junaidi di sela-sela memimpin kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Lampung, Senin (21/2). 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menilai kinerja OJK berdasarkan paparan yang disampaikan, sudah cukup baik implementasinya di Lampung. Menurut Junaidi, kinerja OJK sudah terlihat, terutama dengan visinya OJK untuk mengatur mengawasi industri jasa keuangan dan melindungi nasabah perbankan, khususnya di Lampung. 

“Secara umum kita pengen (OJK) kinerjanya jadi lebih baik lagi ya. Tentu saja kita ingin seperti itu. Tetapi nanti tolak ukurnya adalah sampai sejauh mana angka-angka itu ditingkatkan menjadi lebih signifikan. Bukan hanya kenaikan, tapi tidak begitu memberikan dampak yang positif buat masyarakat,” lanjut politisi dapil Lampung. 

Dalam penjelasannya, ia mengungkapkan Komisi XI DPR RI membatasi mitra kerja yang hadir dalam agenda kunjungan kerja reses tersebut karena untuk pembahasan yang lebih fokus mengenai perekonomian Lampung, khususnya OJK. Mitra kerja Komisi XI DPR RI yang hadir dalam agenda tersebut yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, sektor perbankan seperti BNI, Mandiri, BRI dan BTN, serta Jamkrindo dan Askrindo.

“Jadi banyak ide ide yang mereka gelontorkan. Program program yang mereka lakukan sampai sejauh mana itu diketahui oleh masyarakat, khususnya pemerintah daerah untuk bisa mengakses dan mendapatkan manfaat dari program-program itu,” tutup Junaidi. •hal/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)