Komisi XI Komitmen Akan Terus Dukung UMKM untuk Berkembang

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI meninjau UMKM binaan BI dan OJK di Semarang, Jawa Tengah. Foto: BIANCA/PDT 
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI meninjau UMKM binaan BI dan OJK di Semarang, Jawa Tengah. Foto: BIANCA/PDT

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI meninjau dan mendengar langsung perkembangan UMKM binaan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/9). Dalam kunjungan tersebut, Komisi XI DPR RI bertemu dengan tiga pengelola UMKM, yakni Rorokenes, Bengok Craft, serta Naruna Keramik.

Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa mengatakan, Komisi XI DPR RI akan terus memberikan dukungan penuh kepada UMKM agar dapat terus berkembang. Hal tersebut merespon aspirasi yang disampaikan pelaku UMKM di sana. Salah satu aspirasi yang disampaikan oleh pemilik Rorokenes Syanaz Nadya Winanto Putri adalah terkait keinginannya untuk mendapatkan hak paten internasional atau Patent Coorperation Treaty (PCT) untuk produk Rorokenes.

“Semuanya kita akan dukung, bahwa untuk fasilitator yang paling tepat adalah Bank Indonesia, dan kita juga punya kawan-kawan yang ada di kedutaan besar. Sehingga nanti kedepan ini benar-benar apa yang diharapkan oleh Mba Rorokenes untuk izin paten dunia ini benarbenar bisa terlaksana. Ketika ini semua sudah bisa terlaksana, hak paten dia tidak hanya untuk Indonesia tetapi bisa di dunia,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu. 

Lebih lanjut, hal tersebut menurut Musthofa merupakan salah satu cara agar produk Indonesia tidak lantas diakui oleh negara lain. “Untuk mengantisipasi itu tentu dari Komisi XI akan sangat memberikan support, dan juga akan memberikan dukungan penuh (kepada UMKM), sehingga betul-betul fungsi pembinaan (dari BI dan OJK) ini benar-benar berjalan,” tambahnya. •bia/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)