Komisi XI Ingatkan LMAN Beri Ganti Untung Masyarakat Sekitar Waduk Karian

 
Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga. Foto: Puntho/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengingatkan pemerintah, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bersinergi dengan Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan permasalahan pembebasan tanah dalam Program Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan Waduk Karian di Provinsi Banten. Eriko mendorong LMAN memberikan ganti untung kepada masyarakat sekitar pembangunan waduk yang berhak mendapatkan pemanfaatan program. 

Demikian ditekankan Eriko saat diwawancarai Parlementaria usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI bersama Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia, Direktur Utama LMAN Basuki Purwad dan Kepala Kanwil DJKN Banten Rahmat Subagio beserta jajaran, di Tangerang Selatan, Banten, Jumat (1/10). 

“Persoalan ini merupakan permasalahan klasik yang artinya di setiap wilayah yang dibangun proyek strategis nasional itu terdapat banyak kendala terutama pada persoalan tanah. Berdasar pertemuan ini, hasil evaluasi kami mendapati banyak temuan seperti masyarakat sekitar pembangunan Waduk Karian yang berhak mendapatkan ganti untung ternyata sampai belum mendapatkan,” tegas politisi PDI-Perjuangan ini.

Eriko melanjutkan, di sisi lain Komisi XI DPR RI juga mengevaluasi sejauh mana pemanfaatan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sudah efektif dan tepat guna kepada masyarakat luas. Mengingat, Komisi XI DPR RI bersama Banggar DPR RI yang memberikan persetujuan untuk PMN tersebut terhadap LMAN dan Kemenkeu.  pun/sf

DAK Dinilai Banyak Masalah

 
Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa. Foto: Taufan/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meminta agar BPK bersinergi dan melakukan kerja sama dengan DPR RI dalam mengindentifikasi permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama pada Dana Alokasi Khusus (DAK). 

“Ditemukan banyak sekali seperti penerima hibah yang belum melapor, masih ada kabupaten/kota yang pengadaan barangnya tidak sesuai aturan. Seperti yang kita tahu, fungsi anggaran itu kan ada di DPR, kemudian fungsi pengawasan juga ada di DPR, baru kemudian fungsi audit ada di BPK. Sudah jelas BPK bertanggung jawab kepada DPR,” sebut Agun saat mengikuti Kunspek Komisi XI DPR RI ke BPK Perwakilan Jawa Barat, di Bandung, Jumat (1/10). 

Pengalokasian DAK dinilai tidak berdasarkan mekanisme dan formula perhitungan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selain itu penganggaran DAK fisik juga berpotensi tidak memenuhi asas keadilan dan objektivitas, serta hasilnya berisiko tidak dimanfaatkan, karena tidak sesuai dengan kondisi teknis daerah yang sebenarnya. 

“Jadi harus ada sebuah mekanisme yang lebih bagus, bagaimana fungsi pengawasan Parlemen dengan fungsi audit BPK bersinergi sehingga wakil rakyat itu bisa mengecek transfer ke daerah itu hingga ke kabupaten/kota,” tegas politisi Partai Golkar itu.  tn/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)