Komisi X Pantau Penerapan PTM di Kabupaten Bandung

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda bertukar cenderamata dengan Bupati Bandung. Foto: Tari/nvl

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memimpin Komisi X DPR RI untuk memantau secara langsung penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Disampaikan Bupati Bandung Dadang Suprayitna, pelaksanaan PTM sudah mencapai 50 persen dan dilaksanakan secara bergiliran. Sementara vaksinasi bagi peserta didik usia 6-11 tahun sudah mencapai 80,94 persen. 

“Kami apresiasi karena sampai hari ini belum mendapatkan kabar ada klaster di sekolah. Ini merupakan prestasi tersendiri bagi kabupaten bandung sebagai penyangga dari ibu kota provinsi,” kata Huda usai memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI dengan Bupati Bandung beserta jajaran di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/1). 

Berdasarkan kebijakan pemerintah, skema gaji PPPK sepenuhnya akan ditanggung penuh oleh APBN, melalui tambahan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Namun faktanya DAU Kabupaten Bandung tidak bertambah, sehingga Pemkab Bandung tidak berani mengusulkan formasi maksimal untuk guru PPPK di wilayahnya. 

Huda mendapati informasi belum ada penambahan DAU Kabupaten Bandung. “Ini kelihatan kenapa bupati masih belum berani mengusulkan formasi maksimal untuk guru honorer menjadi pegawai PPPK, karena faktanya DAU-nya tidak naik, padahal pemerintah pusat, Kemendikbudristek merasa DAU-nya sudah ditambahkan. Nah, ini akan menjadi PR bagi kami dan akan kami sampaikan dalam rapat kerja dengan Kemendikbudristek,” komitmen politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut kepada Bupati Bandung. 

Dalam kesempatan itu Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali wacana kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang. Dadang menilai, penghapusan tenaga honorer akan berdampak pada pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Saat ini Pemkab Bandung memiliki 25.000 tenaga honorer, 20.000 di antaranya guru.

Jika rencana (penghapusan) ini diberlakukan, bagaimana nasib tenaga honorer dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat?” tanya Dadang.

Dadang juga menyampaikan pelaksanaan PTM di Kabupaten Bandung sudah dilakukan awal Januari lalu. “Alhamdulillah meskipun dilaksanakan secara bergiliran, pelaksanaan PTM sudah mencapai 50 persen. Insya Allah Februari nanti sudah 100 persen,” jelas Dadang seraya menambahkan, guna mendukung capaian tersebut, pihaknya terus meningkatkan persentase vaksinasi kepada peserta didik usia 6-11 tahun di wilayah Kabupaten Bandung. •mri/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)