Komisi X Ingatkan Dinas Pendidikan Demak Tak Paksakan Kurikulum Merdeka

 
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Demak, Jawa Tengah. Foto: AYU/NVL

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengingatkan Dinas Pendidikan dan beberapa kepala sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, untuk tidak memaksakan sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka. Sebab ia menilai kurikulum tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dalam penerapannya.  

“Kami ingatkan untuk dinas pendidikan dan seluruh kepala sekolah di Kabupaten (Demak) ini untuk tidak paksakan sekolah dan para siswa mengikuti atau menjalankan Kurikulum Merdeka. Ini merupakan keputusan Panja Kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI,” ungkap Ferdi saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Demak, Jawa Tengah, Jumat (16/7). 

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, Kurikulum Merdeka yang menjadi salah satu program pemerintah ini masih memiliki banyak kekurangan, alias belum siap. Kesiapan itu terlihat dari belum adanya dasar hukum yang jelas di awal program tersebut. Belum lagi konsep kurikulum yang belum jelas. Dimana pemerintah pun belum mampu menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan untuk mendukung Kurikulum Merdeka tersebut. 

Bahkan, menurut Ferdi, pemerintah juga belum mampu memenuhi standar guru yang ditentukan oleh Kurikulum Merdeka tersebut. “Kalau kita lihat variabelvariabel pendukung kurikulum yang pernah ada seperti KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan Kurtilas (Kurikulum 2013), semua memiliki dasar hukum yang jelas, Kedua, terkait kajian akademis kenapa kurikulum sebelumnya harus berubah jadi kurikulum ini,” tegas Ferdi. 

“Kami mempersilahkan jika ingin perubahan kurikulum, tapi dasarnya, kajian akademisnya harus jelas dan kuat. (Lalu) bagaimana dengan tenaga pendidiknya, pustakawannya sudah ada atau belum. Ini merupakan hal yang sangat Penting dalam implementasi kurikulum merdeka belajar. Belum lagi bicara pelatihannya. Kurtilas kemarin saja masih banyak yang tertinggal sehingga guru banyak yang tidak memiliki buku teks,” kata Ferdi.  

Dari hal tersebut, ungkap Ferdi, Panja Kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memutuskan bahwa Kurikulum Merdeka ini bukan sebuah keharusan. “Tapi saya ingatkan di sini kepada kepala dinas pendidikan di Demak serta bapak ibu kepala sekolah, jangan jadikan siswa dan guru korban di kemudian hari. Siswa tidak untuk coba-coba dan guru juga jangan dijadikan ladang kesalahan,” pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Barat XI ini. •ayu/aha/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)