Komisi X Dorong Kemendikbudristek Buat Skema Khusus Bantu Dosen Raih Gelar Doktor

Wakil Ketua KOmisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: DEVI/PDT
Wakil Ketua KOmisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: DEVI/PDT

Komisi X DPR RI Mendorong Kemendikbudristek untuk membuat skema khusus untuk membantu dosen meraih gelar doktor. Bantuan tersebut terkait penelitian disertasi dan dana publikasi ke jurnal bereputasi internasional yang menjadi persyaratan kelulusan, serta bantuan penyelesaian studi S3.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri saat membacakan pandangan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan Perkumpulan Dosen Studi Lanjut S3 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Wilayah Indonesia.

“Selain itu Komisi X DPR mendorong Kemendikbudristek RI untuk memfasilitasi pertemuan pembahasan atas masukan dari perkumpulan dosen studi lanjut S3 dari perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Indonesia,” ujar Abdul Fikri, di ruang rapat Komisi X, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/11).

Dari aspirasi yang disampaikan, mereka tidak bisa mendapatkan dana bantuan pendidikan untuk penyelesaian studi S3 (program doktor). Pasalnya, salah satu persyaratan untuk mendapatkan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) adalah batas usia maksimal 40 tahun. Sementara usia mereka sudah lebih dari batas usia tersebut. Tidak hanya itu mereka yang menerima BPI juga hanya yang intake di semester genap 2021/2022. Sedangkan yang intake di semester ganjil tidak masuk ke dalam kualifikasi penerima BPI.

Sementara itu, terdapat Permendikbudristek No. 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Tugas Belajar PNS Kemendikbudristek RI pasal 2 poin c, terkait pemberian tugas belajar (Tubel). Tubel terkait juga dengan indikator kinerja utama (IKU) Perguruan Tinggi (PT), gelar Doktor menjadi persyaratan untuk kenaikan jenjang karir dosen, dan juga prasyarat untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Komisi X DPR RI berharap pemerintah mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap para dosen untuk menyelesaikan studi S3 hingga tuntas. Serta pemerintah dapat mendukung keberlanjutan studi, agar setelah lulus para dosen dapat lebih meningkatkan kompetensi profesionalisme untuk mendidik generasi muda harapan bangsa.

Hal itu menunjukkan bahwa dosen berperan menjadi ujung tombak dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing seperti yang diamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 tersebut. •ayu/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)