Komisi VIII Serap Aspirasi Terkait Revisi UU Ibadah Haji dan Umrah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Foto: UBD/PDT
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Foto: UBD/PDT

Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menyerap aspirasi untuk upaya merevisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Tim Kunker Spesifik yang dipimpin oleh Marwan Dasopang tersebut meminta pendapat dan pemikiran dari akademisi yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin serta para tokoh ulama setempat.

“Komisi VIII DPR RI sudah memasukkan ke Badan Legislasi (Baleg) tentang revisi UU No. 8 Tahun 2019, karena undangundang kita ini tidak bisa lagi mengantisipasi perubahan caracara pihak Arab Saudi menetapkan jemaah haji. Saudi tidak terduga lagi, lompatan-lompatan Arab Saudi ini tidak bisa kita ikuti lagi dengan Undang-Undang Haji kita,” ungkap Marwan di Asrama Haji Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (3/11).

Marwan menjelaskan bahwa saat ini, urusan haji di Arab Saudi sebagian besar tidak lagi diurus oleh Menteri Haji melainkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI khawatir akan selalu ada perubahan dalam pelaksanaan ibadah haji di tahun mendatang sehingga diperlukan undangundang yang lebih fleksibel. Marwan juga menegaskan bahwa jangan sampai perumusan peraturan ini menyebabkan perubahan undangundang, melainkan cukup revisi saja agar prosesnya dapat dipercepat.

“Setiap tahun kita ada sisa kuota tidak terpakai dua ribuan, ada yang meninggal, sakit, ada yang tiba-tiba membatalkan itu rata-rata dua ribu. Dua ribu ini menjadi sia-sia karena dibatasi oleh undang-undang, tidak boleh pindah dari reguler ke khusus. Kami ingin merubah pasal itu,” ujar Politisi Fraksi PKB tersebut.

Sementara itu, Wakil Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Akhmad Sagir mendukung upaya revisi undangundang yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI secara akademis. Namun, Sagir meminta adanya sosialisasi yang baik ke masyarakat. “Saya kita perlu adanya pasal yang fleksibel terhadap ongkos atau setoran jemaah haji. Diantara teman-teman ini mungkin juga ada yang baru setor di umur sekitar 50 tahun. Saya kira penting untuk bisa masuk ke haji khusus. Kami secara institusi mendukung klausul itu,” ungkapnya. •uf/aha

SETIAP TAHUN KITA ADA SISA KUOTA TIDAK TERPAKAI DUA RIBUAN, ADA YANG MENINGGAL, SAKIT, ADA YANG TIBATIBA MEMBATALKAN ITU RATA-RATA DUA RIBU. DUA RIBU INI MENJADI SIA-SIA KARENA DIBATASI OLEH UNDANG-UNDANG

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)