Komisi VIII Monitoring Kesiapan PTM MAN 2 Kota Bandung

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka (kiri) saat memimpin Kunspek Komisi VIII DPR RI ke MAN 2 Kota Bandung guna meninjau kesiapan PTM. Foto: Azka/nvl

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai, pembelajaran tatap muka (PTM) perlu dilakukan untuk menghindari kesenjangan pengembangan pendidikan. Karena kehadiran fisik memiliki fungsi yang lebih banyak daripada pembelajaran daring atau online yang hanya bersifat transfer pengetahuan kognitif. 

Hal ini disampaikan Diah usai pertemuan memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kepala MAN 2 Kota Bandung, Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat beserta jajarannya dalam rangka pengawasan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/9). 

“Pada PTM, pembelajaran tidak hanya bersifat pemberian pengetahuan kognitif, tetapi juga pembinaan aspek afektif dan juga psikomotorik sebagai aspek penting dalam proses pendidikan. Dari laporan WHO tahun 2021, penutupan sekolah memiliki dampak negatif yang jelas pada kesehatan anak, pendidikan, perkembangan, pendapatan keluarga dan perekonomian secara keseluruhan,” ujarnya. 

Legislator dapil Jawa Barat III itu menambahkan, pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga pendidik dan peserta didik harus segera dilakukan secara merata, sebagai upaya terciptanya herd immunity. Di sisi lain, penerapan protokol kesehatan di tiap-tiap sekolah pun harus dilakukan secara ketat. 

“Pelaksanaan penerapan pembelajaran tatap muka harus tetap mengedepankan protokol kesehatan, vaksinasinya pun untuk tenaga pendidik dan peserta didik harus merata agar tercipta kekebalan tubuh. Jangan sampai nanti setelah PTM dilaksanakan menjadi klaster Covid-19 baru di bidang pembelajaran,” pesan politisi PDI-Perjuangan tersebut. 

Diah menurutkan, dalam perencanaan PTM baik di madrasah maupun perguruan tinggi keagamaan harus dirancang dengan berbagai pertimbangan, dari mulai bagaimana pengawasan kepatuhan terhadap protokol kesehatan jika kebijakan tersebut diterapkan, mitigasi jika terdapat peserta didik yang terpapar, aspek anggaran dalam pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, dan berbagai kebijakan lainnya agar tidak terjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di kalangan pelajar. 

Pada kesempatan ini, Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI menyaksikan penyerahan bantuan secara simbolis dari Kemenag untuk MAN 2 Kota Bandung berupa berupa masker, hand sanitizer, dan handsoap.  azk/es

Komisi VIII Awasi Pengelolaan Bansos di Kendal

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori dengan disaksikan Mensos menyalurkan bansos untuk Kabupaten Kendal. Foto: Chasbi/nvl

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengatakan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari jumlah daftar 42.630 data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ada 11.441 data KPM harus diverifikasi dan divalidasi ulang karena terdapat data yang tidak valid dalam pengelolaan bansos.  

“Jadi sebenarnya kami (Komisi VIII DPR) sudah melakukan suatu evaluasi untuk pemadanan data tersebut dan sudah mendapatkan laporan semalam, kemudian Pemkab Kendal melakukan pemadanan data sampai clear,” kata Bukhori usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Kendal Dico Ganinduto beserta jajaran, di Kendal, Jateng, Kamis (23/9). 

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu menjelaskan, 11.441 data KPM tersebut sedang diproses dan BST belum disalurkan, namun bukan berarti BST itu tidak tersalurkan. Pada Mei-Agustus lalu, data KPM ini juga telah dievaluasi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa BST senilai Rp300 ribu per KPM tersebut haruslah tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, jangan sampai ada misleading data kembali. “Kebijakan bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan beban hidup yang dihadapi oleh masyarakat, lebih-lebih pada masa pandemi Covid-19. Namun masih terdapat permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial, misalnya data penerima manfaat yang tidak akurat, gagal salur, penyaluran tidak tepat waktu, dan pemotongan jumlah bantuan sosial. Dampaknya, capaian tujuan dari pelaksanaan bantuan sosial tidak maksimal,” jelas Bukhori. 

Karenanya, legislator daerah pemilihan Jawa Tengah I itu mengingatkan, apabila terdapat permasalahan, seperti data tidak akurat dan lain sebagainya, maka harus dilakukan tindakan-tindakan perbaikan secepatnya.   cas/sf

Komisi VIII Tinjau Persiapan PTM Terbatas di UIN Radeh Fatah Palembang

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII di Palembang. Foto: Ayu/nvl

Komisi VIII DPR RI memastikan persiapan rencana perkuliahan tatap muka (PTM) terbatas di UIN Radeh Fatah, Palembang. Pada kesempatan tersebut, Komisi VIII mengapresiasi berbagai kebijakan yang diambil oleh pihak kampus untuk membantu para mahasiswa di saat pandemi Covid-19. 

“Kedatangan kami, Komisi VIII Ke UIN Radeh Fatah ini selain untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari kampus ini untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII ke UIN Raden Fatah, di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (22/9). 

Selain itu, lanjut Marwan, pihaknya juga ingin mengetahui kebijakan yang diberlakukan oleh UIN Raden Fatah terhadap mahasiswanya yang terdampak pandemi Covid-19. 

Dalam kesempatan itu, Rektor UIN Raden Fatah Nyayu Khodijah menjelaskan bahwa perkuliahan tatap muka terbatas rencananya akan diberlakukan untuk mahasiswa semester 1, 3 dan mahasiswa yang sedang praktikum. Perkuliahan tatap muka terbatas itu diikuti maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan, dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 

Rektor UIN juga memaparkan berbagai kebijakan di antaranya kebijakan berupa perpanjangan masa studi kepada mahasiswa. Selain itu juga kebijakan berupa pengurangan dan pembebasan uang kuliah tunggal (UKT), yakni 10 persen bagi semua mahasiswa yang mengajukan,  80 persen bagi mahasiswa yang sudah tidak ada perkuliahan ( tinggal skripsi). 

Atas kebijakan tersebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasoppang dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI yang hadir dalam kunjungan tersebut, mengungkapkan apresiasinya, sambil berharap agar kebijakan tersebut terus diterapkan selama pandemi berlangsung.  ayu/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)