Komisi VIII Minta Warga Lombok Barat Tak Gunakan Politik Identitas dalam Pilkades

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin Kunspek Komisi VIII DPR RI. Foto: Nadya/nvl

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta seluruh pihak yang berkonflik di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara (NTB) pada malam takbiran lalu, awal Mei 2022, untuk tidak mengulangi lagi kejadian pembakaran rumah warga, yang memicu kerusuhan antar umat beragama. Selain itu, Komisi VIII DPR RI meminta warga Lombok Barat tidak menggunakan politik identitas dalam pemilihan kepala desa (pilkades), sehingga dapat menghadapi perbedaan pada sebuah masalah. 

Demikian diungkapkan Diah usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Daerah Lombok Barat, Kakanwil Kementerian Agama Lombok Barat, Kapolres Lombok Barat, Pimpinan FKUB Lombok Barat, perwakilan tokoh umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, guna membahas mengenai “Implementasi Moderasi Beragama di Provinsi NTB”, di Lombok, NTB, Senin (23/5). 

“Ini yang kita garis bawahi untuk tidak terulang lagi. Kita ingin supaya ada aturan atau klausul dalam pemilihan kepala desa untuk tidak menggunakan politik identitas. Kementerian Sosial juga memberikan bantuan forum keserasian sosial yang sekarang juga semua prosesnya sudah mulai berjalan baik dengan pendekatan musyawarah, pendekatan saling bantu. Dan juga ada tradisi yang diketengahkan atau diadakan bersama antara umat Islam dan umat Buddha. Dan pada dasarnya ya disepakati dalam forum ini oleh berbagai pihak bahwa ini bukan konflik SARA, melainkan konflik yang berangkat dari pemilihan kepala desa,” jelas Diah. 

Diah juga meminta seluruh pihak dapat bersama-sama memperbaiki diri  dan me-review masing-masing di luar dari pendekatan dari kementerian terkait. Kepada Kementerian Agama, Diah meminta agar program moderasi beragama dapat segera dikembangkan kepada forum moderasi antar umat beragama, mengingat implementasi di lapangan ada di tangan para tokoh-tokoh agama yang ada di dalam forum-forum keagamaan tersebut.  

“Tokoh-tokoh agama sudah menunggu bahwa program moderasi kerukunan umat beragama ini bisa berjalan di tengah masyarakat, tidak hanya di internal Kementerian Agama, tapi juga di tengah masyarakat. Karena forum-forum dialog seperti inilah yang kita harapkan bisa membangun pertukaran perspektif, silaturahmi, dan kesatuan, karena Indonesia ini kan berangkat dari persatuan. Dan kita juga ingin persatuan itu menjadi modal bagi kita untuk bermuara pada cita-cita nasional kita bersama,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu. •ndy/sf

SUPAYA ADA ATURAN ATAU KLAUSUL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN POLITIK IDENTITAS.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)