Komisi VIII Apresiasi Penyelenggaraan Haji di Maluku

Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi. Foto: BIA/PDT
Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi. Foto: BIA/PDT

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi di Maluku. Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi yang memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Ambon, Maluku, Senin (10/10) mengatakan secara umum penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi di Maluku sudah berjalan dengan baik.

“Secara umum, saya memantau dan melihat melalui media bahwa alhamdulillah, pelaksanaan haji tahun ini relatif hampir tidak ada keluhan dari masyarakat, bahkan sebagian masyarakat mengatakan ini ONH biasa terasa ONH plus. Mungkin karena jumlah jemaah haji yang berangkat kemarin kuotanya hanya kurang lebih 100 ribu orang, jadi kurang lebih 50 persen berkurang (dari jumlah jemaah sebelum pandemi),” jelasnya.

Meski dinilai sudah berjalan dengan baik, Ashabul Kahfi mengingatkan agar jajaran kementerian/lembaga penyelenggara Ibadah Haji terkait tidak lantas berpuas diri. Sebab, setelah dievaluasi, masih ditemukan beberapa hal yang masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan kedepannya.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki tersebut, antara lain, terkait dengan kenaikan biaya-biaya dalam ibadah Haji, sehingga menyebabkan Pemerintah Indonesia harus memberikan subsidi dalam jumlah yang tidak sedikit, yakni sebesar Rp1,5 triliun. Untuk itu, pihaknya berharap Pemerintah Indonesia dapat melakukan negosiasi-negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk dapat menekan biaya tersebut.

Terkait pendamping jemaah Haji, politisi PAN tersebut menekankan agar kedepannya rekrutmen pendamping jemaah haji tersebut dapat dilakukan dengan lebih selektif. Mengenai kuota Haji Furoda, Ashabul menilai perlu adanya ketegasan terhadap pihak travel terkait perizinan dan biaya yang harus dibayarkan.

Menurutnya, pemerintah harus dapat memanfaatkan kuota Haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. “Tapi karena ini (penambahan kuota Haji) tidak ada payung hukumnya sehingga ya kita kembalikan juga ke Kementerian Agama, kalau mau ambil resiko. Sehingga mungkin dalam undangundang yang baru, itu perlu menjadi salah satu perhatian, sehingga kuota tambahan yang baru tidak menjadi sia-sia,” jelasnya.

Terakhir, tentang masa tunggu ibadah Haji, Politisi Fraksi PAN itu menyarankan stakeholder terkait untuk aktif bernegosiasi dengan negara lain yang memiliki kuota yang tidak dipakai. Harapannya, kuota tersebut bisa digunakan jamaah Indonesia. •bia/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)